KEBIJAKAN transportasi dan tata ruang di Jawa Barat kembali menemui titik balik yang krusial. Rencana diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastranegara di Bandung untuk penerbangan komersial bermesin jet, setelah sebelumnya sebagian besar rute dipindahkan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.
Kebijakan ini memicu perdebatan hangat karena tidak sekadar urusan memindahkan rute terbang, melainkan melibatkan tarikan yang kuat antara pemulihan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan investasi infrastruktur jangka panjang.
Kebijakan ini memicu perdebatan karena melibatkan tarikan yang kuat antara kenyamanan konsumen jangka pendek dan keberlanjutan investasi infrastruktur jangka panjang. Secara garis besar, dampak dari rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi berikut.
Pertama, dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi Bandung Raya. Bagi Kota Bandung dan sekitarnya (Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat), pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara adalah angin segar yang sangat dinantikan oleh para pelaku usaha.
Wisatawan domestik dan mancanegara (khususnya dari Malaysia dan Singapura) bisa langsung mendarat di jantung kota Bandung, tanpa perlu menempuh perjalanan darat tambahan. Ada geliat ekonomi lokal, sektor hospitality (hotel, restoran, kafe), industri kreatif, factory outlet, dan UMKM di Bandung diproyeksikan akan langsung merasakan lonjakan omset karena kembalinya target pasar pelancong akhir pekan yang sempat hilang.
Kedua, tantangan besar bagi keberlanjutan Bandara Kertajati. Ini adalah dampak paling kontroversial dari sisi kebijakan makro. Bandara Kertajati dibangun dengan investasi triliunan rupiah untuk menjadi gerbang udara utama Jawa Barat menggantikan Bandara Husein Sastranegara.
Jika maskapai jet diizinkan kembali beroperasi di Bandung, daya tarik Bandara Kertajati akan merosot drastis bagi warga Bandung Raya. Bandara Kertajati berisiko kembali sepi penumpang, yang berimplikasi pada sulitnya mencapai tingkat pengembalian modal ( return on investment ) dan beban fiskal operasional yang tinggi.
Keberadaan Tol Cisumdawu
Tol Cisumdawu sebenarnya sudah memangkas waktu tempuh Bandung-Kertajati menjadi sekitar 1 hingga 1,5 jam. Di sisi lain, keberadaan Kereta Cepat Whoosh juga sudah sangat kuat mengamankan koridor Jakarta-Bandung. Pengaktifan kembali Husein berpotensi mengacak-acak pembagian pasar (market sharing) yang sudah mulai terbentuk di antara infrastruktur-infrastruktur baru ini.
Ketiga, sisi positif bagi konsumen: efisiensi waktu dan biaya perjalanan. Dari sudut pandang psikologi konsumen, rencana ini disambut sangat positif oleh netizen dan pelaku perjalanan. Memotong waktu perjalanan, bagi warga Bandung yang ingin terbang ke Medan, Bali, atau Surabaya, mereka tidak perlu lagi mengalokasikan waktu 1,5 jam ke Kertajati atau 3 jam ke Soekarno-Hatta. Efisiensi waktu ini juga berarti penghematan ongkos transportasi darat menuju bandara.
Keempat, keterbatasan teknis dan keselamatan. Secara teknis penerbangan, Bandara Husein Sastranegara memiliki keterbatasan intrinsik yang tidak bisa diabaikan. Faktor geografis, bandara ini dikelilingi oleh pegunungan dan berada di tengah pemukiman padat penduduk. Panjang landasan pacu (2.600 meter) yang terbatas membuat pesawat berbadan lebar tidak bisa mendarat, dan ruang untuk perluasan fisik bandara sudah habis.
Mencari titik tengah
Agar kebijakan ini tidak merugikan salah satu pihak, pemerintah dan regulator transportasi perlu merumuskan skema pembagian rute ( slot allocation ) yang sangat ketat. Bandara Husein Sastranegara idealnya dibatasi hanya untuk penerbangan domestik jarak pendek-menengah, penerbangan point-to-point regional (seperti rute gemuk Bandung-Surabaya atau Bandung-Denpasar) dan penerbangan luar negeri ke Singapura dan Malaysia (dari beberapa negara bagian), serta pesawat bermesin baling-baling (propeller/ATR). Sementara itu, Bandara Kertajati tetap difokuskan sebagai hub untuk penerbangan internasional jarak jauh, penerbangan umrah/haji, dan logistik kargo berskala besar.
Keberhasilan rencana ini akan sangat tergantung pada bagaimana pemerintah pusat dan daerah mampu mengelola ego sektoral, demi memastikan bahwa kemudahan mobilitas masyarakat Bandung tidak mengorbankan masa depan konektivitas wilayah Jawa Barat secara keseluruhan.
Perspektif Pengembangan Kota
Jika melihat perencanaan dan pengembangan kota, pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara akan membawa dampak yang sangat dilematis bagi Kota Bandung. Di satu sisi, bandara ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi instan. Namun di sisi lain, keberadaannya di tengah kota menjadi faktor pembatas terbesar bagi modernisasi spasial Kota Bandung dalam jangka panjang. Analisis mendalam mengenai pengaruh pengaktifan kembali Bandara Husein terhadap arah pengembangan Kota Bandung.
Aglomerasi ekonomi dan revitalisasi pariwisata tengah kota. Dari sisi ekonomi spasial, dampak kebijakan ini sangat masif dan instan. Aktivitas ekonomi pariwisata akan kembali berpusat kuat di inti kota (Bandung Kuno). Wisatawan mancanegara dan domestik tidak perlu mengecer waktu perjalanan, sehingga hotel-hotel dan pusat perbelanjaan di tengah kota akan kembali mengalami okupansi tinggi. Memiliki daya tarik MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), Kota Bandung akan kembali kompetitif sebagai destinasi konferensi bisnis skala nasional dan regional karena aksesibilitasnya yang dianggap sangat efisien oleh para pelaku usaha.
Pada akhirnya, masa depan mobilitas Jawa Barat tidak boleh dikorbankan demi mengejar pertumbuhan instan yang bersifat parsial. Pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara harus dipandang sebagai instrumen transisi yang dikendalikan secara ketat lewat regulasi slot dan integrasi antarmoda yang matang, bukan sebagai langkah mundur yang mematikan simpul infrastruktur strategis lainnya.
Keberanian regulator dalam menekan ego sektoral dan konsistensi menjaga cetak biru tata ruang akan menjadi penentu, apakah kebijakan ini akan menjadi stimulus kemajuan yang berkeadilan, atau justru menjadi titik balik yang memperpanjang sengkarut ruang di Kota Kembang.
Jakarta,3 Juni 2026
Oleh : Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
