BANDUNG, Bisnistoday – Tekanan penduduk, ketimpangan penguasaan lahan, dan lemahnya tata ruang dinilai memperbesar risiko bencana di kawasan Bandung Utara.Prof. Dr. Hj. Enok Maryani, M.S., Guru Besar Geografi Pariwisata dengan bidang keahlian Geografi Manusia Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menilai, bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam.
Dari perspektif Geografi Manusia, peristiwa ini merupakan akumulasi panjang dari tekanan penduduk, ketimpangan penguasaan lahan, serta lemahnya penerapan tata ruang.
Menurut Prof. Enok, ancaman bencana secara alamiah memang selalu ada, khususnya di wilayah pegunungan. Namun, ancaman tersebut berubah menjadi bencana ketika manusia hidup dan beraktivitas di ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
“Bencana sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Persoalan hari ini adalah tekanan penduduk yang semakin besar dan keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan yang layak,” ujarnya Jumat (30/1).
Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pertanian dan lapangan kerja mendorong masyarakat, terutama petani kecil, menggarap lahan marginal seperti lereng curam yang rawan longsor.
Banyak warga di Cisarua bukan pemilik lahan, melainkan penggarap, sehingga keterbatasan ekonomi memaksa mereka tinggal dekat lahan garapan meskipun berisiko tinggi.Dalam kajian Geografi Manusia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan bencana bersifat sosial, bukan semata-mata fisik.
Nilai dan persepsi masyarakat terhadap lahan sebagai sumber utama penghidupan turut mempengaruhi perilaku pemanfaatan ruang.
Praktik pertanian hortikultura di lereng curam, termasuk penggunaan plastik penutup tanah, dinilai memperparah kondisi lingkungan karena menghambat infiltrasi air.
Ekspansi Wilayah Perkotaan
Selain itu, kawasan Bandung Utara, termasuk Cisarua, juga menghadapi tekanan akibat ekspansi wilayah perkotaan.Lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penerapan kebijakan tata ruang menyebabkan kawasan lindung dan daerah resapan air terus mengalami degradasi.
Dalam konteks korban bencana, Prof. Enok menegaskan bahwa masyarakat miskin menjadi kelompok paling rentan akibat keterbatasan pilihan hidup, rendahnya literasi kebencanaan, serta minimnya alternatif mata pencaharian.
“Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi tata ruang, edukasi kebencanaan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan wilayah,” tegas Prof. Enok.
Sebagai rekomendasi, Prof. Enok mendorong pengembangan mata pencaharian yang lebih ramah lingkungan, seperti penanaman tanaman berakar kuat dan bernilai ekonomi tinggi diantaranya kopi, alpukat, bambu, dan tanaman buahsebagai alternatif pertanian di lereng curam.“Keberlanjutan ekonomi dan keselamatan lingkungan harus berjalan beriringan,” pungkasnya./E1-DINNI/
