BANDUNG, Bisnistoday – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai dirasakan dampaknya oleh Pemerintah Kota Bandung. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah meningkatnya biaya operasional layanan publik, khususnya armada pengangkut sampah yang sangat bergantung pada bahan bakar.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan kendaraan operasional pengangkut sampah menggunakan jenis bahan bakar dengan harga mencapai Rp24 ribu per liter. Dengan adanya kenaikan harga BBM, beban anggaran operasional diperkirakan ikut meningkat.
“Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ujar Farhan.
Refleksi 1 Tahun Farhan Pimpin Bandung, M Farhan Pilih Perkuat Layanan Dasar
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung berencana melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja operasional yang dinilai tidak terlalu mendesak. Di antaranya adalah pengurangan anggaran makan dan minum serta perjalanan dinas.
“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.
Selain itu, Farhan juga mengajak masyarakat dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Bandung untuk menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mendorong pegawai untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor atau menerapkan sistem berbagi kendaraan (carpool).
“Saran saya mari bersama-sama kita lakukan efisiensi operasional. Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Kalau pun menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa terapkan carpool atau berbagi kendaraan,” tuturnya.
Menurut Farhan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Karena itu, langkah yang paling realistis adalah melakukan penyesuaian dan penghematan agar dampak kenaikan harga tidak semakin membebani anggaran.
“Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” ujarnya.
Ia menilai kenaikan harga BBM merupakan konsekuensi dari kondisi global yang memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan energi. Situasi tersebut juga diperparah oleh fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang pada 10 Juni 2026 berada di kisaran Rp17.928 per dolar AS.
“Ini kan masalah supply and demand. Ketika demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Ditambah lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi. Dengan naiknya harga BBM, artinya tingkat suplai sedang rendah dan harga dolar sedang tinggi. Apa boleh buat, kita harus hadapi bersama,” kata Farhan.
Diketahui, pemerintah telah menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi. Salah satunya Pertamax yang kini dibanderol Rp16.250 per liter mulai Rabu, 10 Juni 2026.
Meski berbagai langkah efisiensi akan diterapkan, Farhan memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak akan terganggu.
“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali,” pungkasnya.A2
