Penyediaan infrastruktur jalan tol sebagai pendorong konektivitas antar wilayah, merupakan salah satu kunci pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk membangun sarana konektivitas jalan tol ini, pemerintah telah berupaya keras dengan mengajak investor turut berpartisipasi.
Guna membahas lebih lanjut mengenai peran jalan tol dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, berikut pentikan wawancara redaksi Bisnistoday, dengan Pengurus Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR, Sony Sulaksono Wibowo di Jakarta, Kamis (25/5).
Menurut Anda, bagaimana pandangan terhadap investasi jalan tol beberapa tahun terakhir?
Jalan tol memiliki fungsi utama konektivitas antara wilayah. Persoalanya untuk membangun jalan tol membutuhkan investasi tinggi, sehingga pemerintah tidak cukup membiayai semua dan karenanya mengajak swasta untuk terlibat dalam pembangunan jalan tol.
Intinya konekvifitas merupakan tanggungjawab pemerintah dan peran swasta bersifat pendukung. Dengan begitu, pemerintah menyediakan skema investasi jalan tol sehingga bagaimana investor jalan tol mendapatkan keuntungan. Karena itu, dapat disebut sebagai bisnis jalan tol, karena ada keuntungan disitu.
Disisi lain, pemerintah diuntungkan dengan meningkatnya konektivitas dengan hadirnya penambahan tol swasta. Untuk menjalankan usaha ini, pemerintah memberikan rambu-rambu yang ditetapkan bersama Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan terkait penanaman modalnya.
Pandangan Anda, bagaimana peran Badan Pengatur Jalan Tol baru atau ‘reborn’ ini?
Bagaimana peran BPJT adalah menjaga investasi jalan tol, tingkat pelayanan yang baik, serta meningkatkan konektivitas logistik khususnya. Pemerintah bersama investor jalan tol berunding untuk menjadikan tol dibangun layak investasi.
Wajar saja, pembangunan jalan tol menyangkut biaya konstruksi, penggantian tanah dan siapa yang membiayainya tinggal berunding. Misalnya rencana membangun jalan tol, dikaji seberapa besar pembiayaan dan tanahnya. Kemudian masuk pengusahaan serta menjalankan investasi.
Menurut Anda, bagaimana sebenarnya proyek penugasan jalan tol bagi BUMN atau swasta?
Melalui skema pembangunan jalan tol, sebenarnya dibagi antara proyek jalan tol penugasan dan proyek tol yang merupakan inisiatif swasta atau masyarakat.Ini seperti jalan tol Seroja, tol Cilacap-Gedebage dan lainnya. Semua investasi tersebut, diujungnya adalah seberapa besar tarif dan konsesinya. Hal tersebut mempertimbangkan investasi tanah, prakiraan volume lalulintas serta konstruksi.
Mengenai tarif, sesuai dengan UU Jalan dan PP Jalan Tol disesuaikan setiap dua tahun sekali mengikuti besaran inflasi. Terpenting, adalah pertumbuhan lalulintas dengan begitu tahu seberapa lama investasi kembali. Untuk itu, telah diberikan konsesi selama 30-40 tahun. Nah, sekarang bagi tol yang lama memang sudah kembali modal.
Menurut Anda, apakah investasi jalan tol di Trans Jawa berapa lama kembali modalnya?
Seperti halnya jalan tol sepanjang trans Jawa dengan rata-rata konsesi sekitar 40 tahun. Sejumlah investor memang mengutarakan keraguan terhadap besaran lalulintas apalagi kemarin dua tahun terdampak Covid-19. Dua tahun lalu, ditahan tidak ada volume lalin dan kenaikan tarif, dan ini jelas akan mengganggu kocek investor jalan tol. Tentunya, harus ada penyesuaian (adjusment) risiko tersebut.
Investor trans Jawa memprediksi akan kembali modalnya tidak lebih dari masa konsesinya. Apabila masa konsesi 30-40 tahun, bisa saja kemungkinan sudah kembali pada tahun ke 25 misalnya.
Seharusnya jalan tol yang sudah habis masa konsesinya dikembalikan ke pemerintah menjadi high way, tak berbayar, bagaimana pendapat Anda?
Iya, mengapa jalan tol yang sudah kembali konsesinya ke pemerintah tidak digratiskan saja. Karena, jalan tol juga butuh perawatan dan biayanya tidak murah. Siapa yang merawat kalau dikembalikan ke pemerintah.Padahal spesifikasi jalan tol jauh tinggi diatas spesifikasi jalan nasional pada umumnya.
Mengenai pengembalian investasi, sebenarnya apabila dilihat memang volume lalin cukup tinggi sekarang ini. Hanya saja, secara jangka panjang,belum memenuhi harapan sesuai prediksi. Hal ini, bisa terjadi perubahan target seiring perubahan tata ruang wilayah.
Ini terjadi seperti jalan tol Manado Bitung, yang sekarang masih dibawah harapan volume lalinnya. Karena saat dibangun, asumsinya ada pelabuhan Bitung yang besar (hub), dengan laut dalamnya, berbeda dengan Tanjung Priok atau Pelabuhan Cirebon.
Bagaimana memperhitungkan ketidakpastian waktu pengembalian jalan tol di wilayah Jalan Tol Trans Jawa?
Karena itu, perlunya dukungan trafik atas pengembangan kawasan seperti di jalan tol Trans Jawa. Jalan tol-nya dibangun terlebih dahulu, baru menyusul pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Batang. Jalan tol Trans Jawa lebih mengutamakan penghubung antara kota, bukan konektifitas ke kawasan-kawasan industri.
Tentu inipun, akan berkaitan dengan koordinasi antara kementerian dan pemda. Sehingga, dengan mempertimbangkan itu semua, sehingga agak berbeda prediksi trafik pada awal pembangunan jalan tol.
Oleh karena itu, untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera diarahkan dikoneksikan dengan kawasan-kawasan industri. Gerbang Tol langsung terhubungan ke kawasan industri sehingga pengembalian investasi jauh lebih baik. Karena investasi itu sama dengan volume lalulintas dikalikan tarif. Ini semua memiliki kewajiban untuk mendorong konektifitas jalan bersamaan antar kelembagaan.
Bisa diketahui bersama, apakah ada gebrakan baru bagi pengurus BPJT yang baru dilantik sekarang ini?
Mengenai reformasi BPJT, tentu sudah lebih tertata dengan baik. BPJT akan fokus pada pengusahaan jalan tol, mengatur bagaimana investasi jalan tol berjalan baik. sedangkan aspek teknis telah dimonitor oleh ditjen Jalan Bebas Hambatan, Kementerian PUPR. Jadi BPJT fokus pada pengusahaanya, mengatur bagaimana investasi berjalan.
Direktorat Jalan Bebas Hambatan akan mengutamakan bagaimana SPM (standar Pelayanan Minimal) bisa dipenuhi. Sedangkan BPJT lebih kepada mengatur investasi kerja sama antara pemerintah dan swasta.
Bagaimana tanggapan Anda, mengenai pengurus BPJT yang hadir sebagai wakil masyarakat atau konsumen?
Fungsi BPJT akan lebih komprehensif setelah masuk dari Anggota wakil masyarakat konsumen. Dengan begitu, maka pengusahaan jalan tol lebih mengutamakan kepentingan bersama, pemerintah, investor serta masyarakat. dengan begitu, persoalan investasi jalan tol dapat diselesaikan mendekati semua keterwakilan kepentingan.
Patut diingat juga, bahwa jalan tol merupakan jalan alternative sehingga telah tersedia jalan umum lainnya yang tidak berbayar. Apabila memang masyarakat tidak perlu banget juga tidak diharuskan melalui jalan tol.
Sebagai contoh, jalan tol Suramadu, yang dulunya memang berbayar, namun sekarang digratiskan karena memang tidak ada alternative jalur antara Pulau Madura ke Surabaya selain kapal laut. Karena tidak ada alternative ini, sehingga jalan tol akhirnya dijadikan jalan umum.
Ini masuk tahun politik, apakah investasi jalan tol juga akan berpengaruh?
Mengenai proyeksi investasi mendatang, memang ada tantangan seperti tahun demokrasi sebelumnya. Dengan begitu, saat ini mengajak investor memang tidak mudah di tahun politik. Untuk itu, BPJT sebagai representasi pemerintah tentu bersikap netral. Intinya, BPJT mendorong peningkatan konektifitas jalan berbagai wilayah. //
