JAKARTA, Bisnistoday- Per 16 Februasi 2021, sebanyak Rp1,68 triliun Dana Desa telah tersalurkan ke 5.646 desa atau 8 persen dari 74.961 desa yang ada di seluruh Indonesia. Penyaluran ini lebih cepat dibanding tahun 2020.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers secara virtualdi Jakarta, Selasa (16/2).
Berdasarkan persentasenya, Rp1,68 triliun Dana Desa yang telah disalurkan di 5.646 desa itu tercatat baru 2 persen dari total pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan di 74.961 desa pada 2021.
Dari total dana yang sudah disalurkan itu, Rp93,5 miliar diantaranya telah digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bulan pertama di 4.723 desa dengan total penerima 311.832 KPM. Selain itu, juga untuk penyaluran BLT Dana Desa bulan kedua bagi 27.376 KPM di 486 desa dengan total nilai Rp8,21 miliar.
Sisanya untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di desa dan juga pemulihan ekonomi desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
“Nah, jadi ini progres terbaru penyaluran Dana Desa secara nasional dan untuk BLT. Kemudian, untuk Padat Karya masih dalam proses,” kata Mendes yang akrab disapa Gus Menteri itu.
Terkait upaya memulihkan ekonomi desa melalui program PKTD tersebut, Kemendes PDTT mengalokasikan Rp37,08 triliun untuk PKTD dari total pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun pada 2021.
Melalui alokasi dana sebesar itu, Gus Menteri berharap program tersebut dapat menciptakan 203.940.000 hari orang kerja (HOK), sehingga pada akhir tahun tenaga kerja yang diharapkan dapat diserap bisa mencapai 4.248.750 warga, dimana warga desa bisa rutin menjalankan PKTD setiap bulan.
PPKM Mikro
Dalam kesempatan tersebut, Gus Menteri juga mengatakan bahwa Kemendes PDTT telah menyalurkan sekitar Rp392,3 miliar dari Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada skala mikro di desa.
“Dana Desa yang sudah dipakai untuk PPKM mikro per 16 Februari 2021 sebesar Rp392.387.292.551. Nah, ini berputar-putar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali,” kata dia.
Ia mengatakan, total dana Rp392,3 miliar itu telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan PPKM skala mikro di tingkat desa. Misalnya untuk menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan gaya hidup sehat untuk mencegah penularan Covid-19, menyediakan tempat cuci tangan, melakukan penyemprotan disinfektan, mendirikan atau mengaktifkan kembali Pos Relawan Desa hingga menyediakan tempat tidur untuk isolasi mandiri warga desa yang terindikasi terinfeksi Covid-19.
“Ini sudah ada datanya semua. Misalnya pos relawannya sudah ada 6.840 desa yang sudah masuk. Bisa jadi yang bikin sudah lebih dari itu, cuma yang sudah terdata di kita per tadi malam (Selasa, 16/2) jam 00.00 WIB ada 6.840 desa,” kata Mendes.
Kemendes juga mencatat ada 5.906 desa yang telah menyosialisasikan protokol pencegahan Covid-19. Sebanyak 5.992 desa telah menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik, 4.176 desa yang menyediakan masker untuk warga, 5.663 desa yang telah melakukan penyemprotan disinfektan. Sementara jumlah tempat tidur yang telah disediakan untuk mendukung isolasi warga ada 14.158 unit.
Selama penerapan PPKM skala mikro tersebut, Kementerian Desa mencatat masih ada 54.434 pendatang yang melakukan mobilisasi ke desa. Sedangkan jumlah warga desa yang rentan sakit ada 20.569 orang.
Sementara itu, dari 91 kabupaten/kota di 6 provinsi yang menjadi target penerapan PPKM skala mikro tersebut, telah ada 1.789 kecamatan dan 21.873 desa yang tercakup dalam upaya pembatasan mobilitas masyarakat pada skala mikro untuk mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 di tingkat desa.
Dari 21.873 desa itu, Gus Menteri membaginya lagi sampai ke tingkat RT untuk menentukan zonasi kasus COVID-19 di tingkat desa, yang di antaranya tercatat ada 30.054 RT tergolong dalam zona hijau, 2.143 RT masuk dalam zona kuning, zona oranye di desa ada 601 RT dan zona merah sebanyak 521 RT atau sekitar 2 persen dari total RT yang ada.
“Ini artinya dari data yang sudah masuk dari 91 kabupaten/kota di 21.873 desa itu, masih kecil banget persentase RT yang (masuk zona) merah, hanya 2 persen,” katanya./
