JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya memperbaiki segala birokrasi, mulai dari manajemen perubahan hingga pelayanan publik. Hasil penilaian pun terus mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang terus meningkat serta dinamika perubahan zaman.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni saat memberi sambutan pada Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 di lingkungan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring dan luring di Ruang Rapat Kementerian ATR/BPN, baru-baru ini.
Raja Juli Antoni mengatakan, sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, ia terus menekankan kepada seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sejak hari pertama saya bertugas di Kementerian ATR/BPN sampai kemarin 25 September 2022, saya bersama Pak Menteri telah genap memasuki 100 hari kerja. Saya terus meminta agar berbagai program prioritas seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red), Reforma Agraria, Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, red), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, pemberantasan mafia tanah, penyediaan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara Baru, agar dipercepat pelaksanaannya,” ungkapnya.
Raja Juli Antoni menyatakan, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. “Kita harus dapat memberikan pelayanan dengan ramah, ikhlas, mudah, cepat, dan sama sekali tidak boleh ada pungutan liar. Saya juga mendorong kepada seluruh jajaran untuk berpikir dan bekerja secara kreatif dan inovatif, dengan memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” tegasnya.
Dalam evaluasi tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyampaikan bahwa saat ini sudah cukup banyak kemajuan yang dicapai oleh Kementerian ATR/BPN. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk dunia usaha, melalui layanan elektronik; program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN); Hotline Layanan Pengaduan; serta akselerasi pelaksanaan pendaftaran bidang di seluruh Indonesia melalui program PTSL.
“Hingga saat ini kita sudah berhasil mendaftarkan sekitar 81,6 juta bidang tanah (64,7%). Dengan progres yang sudah kita cepat hingga saat ini, saya optimis pada akhir tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bisa terdaftar,” tuturnya.
“Selain itu, perbaikan tata kelola dan akuntabilitas dalam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi juga terus kita perbaiki. Alhamdulillah selama 10 tahun berturut-turut Kementerian ATR/BPN memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN dalam mengelola APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, red) secara transparan dan akuntabel,” lanjut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN./
