JAKARTA, Bisnistoday- Kementerian ATR/BPN merangkul Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kepolisian RI (Polri) untuk bersiaga memberantas mafia tanah. Demikian juga, sinergi ketiga lembaga ini didukung secara politis oleh Komisi II DPR RI untuk mewujudkan target pemberantasan mafia tanah.
“Rakor ini merupakan wujud keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN bersama lembaga lainnya dalam memerangi mafia tamah,” ungkap Menteri ATR/BPN, Sofyan A.Djalil usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Kejahatan Mafia Tamah, di Jakarta, Rabu (17/11) malam.
Rakor juga dihadiri Perwakilan Kementerian ATR/BPN se-Indonesia, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa serta Ketua Panja Mafia Tanah, Komisi II DPR RI Junimart Girsang, Deputi Penindakan KPK, Irjen Karyoto serta perwakilan Kejaksaan Agung, perwakilan Polda se-Indonesia, serta jajaran peserta Rakor antar lembaga.
Sofyan. A Djalil mengatakan, praktik mafia tanah pasti melibatkan orang dalam Kementerian ATR/BPN. Unfuk itu, Sofyan A Djalil tidak segan-segan memberikan sanksi ringan hingga berat yakni pemecatan bagj Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar etika dan hukum yang merugikan keuangan negara.
“Kami sudah beri sanksi bagi ASN terlibat, dan tidak hanya itu kami membenahi secara sistemik. Sekarang ini sebenyak 136 juta bidang tanah dan baru 80 jutaan yang sertipikatnya didaftarkan. Utamanya dipilih kasus yang memiliki high impact,” terangnya.
Menteri ATR/BPN ini mengakui kondisi Kementerian ATR/BPN sekarang ini sudah jauh lebih baik. Hanya saja, Sofyan juga mengatakan, walaupun lebih baik tetapi belum sepenuhnya baik.”BPN sekarang lebih baik, tetapi belum baik. Mari kita bersama menciptakan keadilan serta kapastian hukum melalui hak tanah masyarakat,” ujarnya.
Sementara, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Karyoto mengatakan, persoalan pertanahan tidak melulu berkaitan dengan korupsi. Hanya saja, kalau ada unsur tindak pindana korupsi tentu KPK akan berkomitmen membantu. “Jangan menunggu kasus perdatanya, kalau ada unsur pidana bisa langsung diproses,” ujarnya.
Ia menegaskan, seperti biasanya yang terjerat bukan aktor intelektualnya, tetapi yang ditangkap adalah orang yang berperkara, orang kampung. Aktor besar besarnya memang memasang orang supaya tidak menyentuh dirinya. “Saya pikir belum bangga kalau tidak menangkap aktor intelektualnya. Sebab nanti kalau ditangkap orang suruhanya pasang badan, sedangkan aktor sebenarnya berkeliaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Deputi KPK ini mengusulkan dukungan perangkat kelengkapan peralatan. Peralatan KPK dinilai sudah ketinggalan zaman sehingga butuh revitalisasi. “Peralatan kami sudah ketinggalan, sedangkan kasus suap perlu bukti dan tidak datang tiba-taba, ada perencanaan, siapa berperan apa, dan bahkan pejabat siapa yang dipengaruhi,” terangnya.
Untuk perang mafia tanah, katanya, KPK pantang untuk mundur dan terus melaju. KPK sekarang didalam aturan baru hanya bisa berhenti perkara dan tidak mundur. “Aturan baru memang lebih pada pencegahan, kami tidak ada gigi mundur, yang ada gigi berhenti. Mungkin karena tersangkanya sudah meninggal semua, sehingga tidak bisa dilanjutkan,” tuturnya.
Ia menegaskan, praktik para mafia tanah membuat harga tanah untuk kepentingan infrastruktur menjadi melambung. Para mafia ini juga didukung oleh oknum memberikan informasi rencana pembebasan tanah. Berkolaborasi dengan masyarakat pemilik tanah baik staus girik, HGB dan lainnya,” ujarnya.
Penagangan Khusus
Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II, DPR RI Junimart Girsang mengajak semua untuk memerangi praktik mafia tanah. Sesungguhnya mafia itu berada diinternal ASN itu sendiri karena yang menerbitkan sertipikat. “Sesungguhnya mafia tanah itu, ada diinternal sendiri.Ini pasti pak,” tukasnya.
Ia menceritakan dirinya saat mengurus perkara sertipikat yang hilang. BPN tidak pernah menyiapkan warkah yang diminta Hakim PTUN. Masyarakat disuruh bolak balik mengurus sertipikat tidak ada hasilnya.”Kami dipingpong, kesana kemari saat mengurus kehilangan sertipikat. Dan BPN tidak pernah dalam siding menghadirkan warkah. Duplikat ini penting, untuk mengurus IMB dan lainnya.”
Junimar menegaskan, dalam memerangi mafia tanah paradigmanya belum berubah. Bagaimana mungkin pelayanan warkah dikerjakan oleh petugas honorer yang seharusnya bukan tugas mereka.”Jadi harus bersama sama, BPN, Polisi dan Hakim. Gimana bersihkan lantai kalau sapunya saja kotor,”tegasnya.
Untuk memberantas mafia tanah, kata Junimar, harus ada penanganan menyeluruh. Jangan sampai hakim yang memutuskan perkara tanah namun tidak paham soal tanah. Ia berharap ada Hakim Agung secara khusus menangani mafia tanah.”Hakimya saja tidak tahu masalah tanah, perlu dibikin Hakim Agung Pertanahan,” tukasnya.
Diketahui, sejak tahun 2018, Kementerian ATR/BPN telah melakukan penanganan kasus oleh tim dengan target 61 kasus untuk seluruh Indonesia. Hingga tahun 2021, ditargetkan 305 kasus yang penyelesaiannya dilakukan secara administrasi pertahanan oleh Kementerian ATR/BPN dan penyelesaian pidana oleh kepolisian sampai P21./
