JAKARTA, Bisnistoday- Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan air secara nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 500.000 hektar irigasi dan merehabilitasi 2,5 juta hektar jaringan irigasi mulai tahun 2020 hingga 2024 mendatang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian. Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” jelas Menteri Basuki, dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (29/7).
Target ini untuk mendukung salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin yakni peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), tercantum tujuh (7) PSN irigasi yang dikerjakan Kementerian PUPR.
Dua dari tujuh PSN irigasi telah selesai yakni pembangunan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Umpu Sistem di Provinsi Lampung berupa saluran suplesi sepanjang 6 km dengan luas areal pelayanan 7.500 hektar, dan DI Leuwigoong berupa saluran irigasi primer sepanjang 86 km yang mengairi area potensial seluas 5.313 hektar.
Pembangunan Food Estate
Pemerintah saat ini tengah mengembangkan program food estate di Provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan pusat pengembangan tanaman pangan ini diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 – 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik (Kabirkom) KemenPUPR, Endra S Atmawidjaja, dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (29/7).
Endra menerangkan, sebagai tahapan awal Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.
“Rehabilitasi jaringan irigasi ini akan dikerjakan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2022,” paparnya.
Kabirkom PUPR ini menuturkan, pembangunan food estate tersebut juga sebagai tindak lanjut dari sinyalemen Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang memprediksi akan terjadinya krisis pangan. Kehadiran food estate ini diharapkan menjadi cadangan strategis pangan dalam negeri apabila terjadi krisis dan dapat mensuplai bahan pangan baik berupa padi, singkong, jagung, atau cabai.
