Belum lama ini, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), berjuang, bertandang, menuju Istana Presiden RI, dengan maksud mengusung berbagai usulan untuk mendorong geliat ekonomi para pedagang dan warung kelontong di Indonesia. Pertamuan dengan Presiden terjalin pada 15 September 2021 lalu, dan berjalan dengan sangat baik.
Mengenai dukungan terhadap pedagang kaki lima dan warung ini, ketika itu Presiden Joko Widodo menggunakan diksi yang sangat unik yaitu Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Ini sebuah diksi yang sangat unik karena PKL dan warung tidak ada di UU RI No 20 Th 2008 tentang UMKM.
Kendati begitu, sebagai Ketua Umum APKLI merasa terpanggil secara moralitas untuk mengawal BTPKLW sebesar Rp1,2 juta untuk 1 juta PKL dan warung atau dengan total plafon Rp1,2 triliun. APKLI memohon arahan ke Presiden Jokowi untuk keterlibatan organisasi untuk mengawal dan penyaluran BTPKLW.
Sebelumnya, program ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto pada akhir Juli 2021. Sudah disampaikan Menkeu RI, Sri Mulyani pada Agustus 2021 bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BTPKLW adalah TNI dan POLRI. Diberbagai kesempatan APKLI tidak mempersoalkan TNI dan POLRI mendapatkan KPA BTPKLW walaupun tidak ada kaitan sama sekali.
Pada pertemuan dengan Presiden Jokowi, Presiden memberikan respon sangat baik. Pak Jokowi menyampaikan bahwa Asosiasi PKL Indonesia akan dilibatkan dalam penyaluran BTPKLW dan berjanji mengundang Ketua Umum dalam peluncuran bersama yang kemarin diselenggarakan di Mailoboro Yogyakarta (9/10).
Hingga sekarang, APKLI belum bertindak apa-apa usai pertemuan 15 september 2021 saat menghadiri undangan Presiden Jokowi di Istana Negara. Hanya melakukan pertemuan secara virtual untuk konsolidasi seluruh tanah air. Namun, 17 september 2021, APKLI diundang rapat koordinasi dengan Seskab RI membahas 4 poin yang saya usulkan ke Presiden Jokowi. Pada 22 September 2021 diundang rapat Menkop dan UKM RI. Dan terkait hal ini, APKLI mempertanyakan kembali ke MenkopUKM, Teten Masduki.
Hingga pada akhir pertemuan Pak Teten tidak menyinggung, dan sebagai gawan APKLI menyela acara dengan angkat tangan lagi mohon Pak Teten ini dijawab. Ini soal marwah Kepresidenan RI. Presiden itu adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI yang memiliki kekuasaan sangat besar. Oleh karena itu APKLI minta kepada Menkop dan UKM RI untuk menjawab soal keterlibatan Asosiasi PKL dalam penyaluran BTPKLW.
APKLI bersyukur pada 8 Oktober 2021 ada surat resmi dari Kemenkop dan UKM RI perihal penyampaian data PKL dan warung anggota APKLI untuk diproses mendapatkan BTPKLW. Pada tanggal itu pula selaku Ketua Umum terbitkan surat perintah. Selanjutnya tanggal 12 Oktober 2021 surat resmi ke Presiden Jokowi perihal Tindak Lanjut Amanat Presiden RI Atas Keterlibatan APKLI dalam Penyaluran BTPKLW.
Demikian pula, Surat ke Menkop dan UKM RI tembusan ke Presiden, Menko Perekonomian, Seskab, Menkop dan UKM, Panglima TNI dan Kapolri, sekaligus melayangkan dan disertai data sebanyak 91 ribu PKL dan warung dari 58 Kab./Kota dari wilayah Sumatra, Jawa, dan Kota Mataram.
“Kami hanya menyampaikan data tidak terlalu banyak karena kami juga tidak mau bermain api. Namun diharapkan data ini bisa diproses secepat-cepatnya.”
Berkaitan dengan itu, pada Minggu 28 November 2021 di Kantor Kadin Indonesia Jl Hos Cokroaminoto, Jakarta, APKLI menegaskan bahwa Ketua Umum APKLI bertanggung jawab dan apapun resikonya. Yang ingin disampaikan adalah proses terus dikawal dari waktu ke waktu, detik per detik.
Pada ujung dan akhirnya, APKLI belum mendapatkan kepastian hanya dari Panglima TNI dan Kapolri, APKLI sudah mendapatkan jawaban dari Kemenkop dan UKM RI bahwa penyaluran BTPKLW sudah final atau 100%. Namun, pada Senin (29/11) APKLI tetap akan ke Mabes TNI dan Mabes POLRI untuk meminta kepastian nasib dari 91 ribu PKL dan warung yang diusulkan berdasarkaan amanat Presiden RI.
Secara tidak langsung sudah muncul persoalan atau preseden pada 18 Oktober 2021 disalah satu kota di republik ini, ada pejabat pemerintah memuji Pemprov dan Walikota karena sudah selesai atau 100% menyalurkan BTPKLW. Kemudian, awal November 2021 dibuka kembali untuk penyaluran bagi PKL lainnya.
“Ini kabar baik tapi semestinya tidak perlu terjadi karena bisa menimbulkan berbagai pertanyaan.”
Oleh karena itu ketika muncul informasi ini, Ketua Umum APKLI memerintahkan ke seluruh jajaran di 58 kabupaten dan kota yang mengusulkan data PKL dan warung untuk melakukan operasi untuk menggali lebih dalam dan berkomunikasi dengan Polres dan Kodim masing-masing. “Hasilnya semua sudah close atau selesai.”
Pada kesempatan ini, perlu Ketum APKLI menegaskan kembali, tetap bertanggung jawab untuk hal ini. Dan 91 ribu PKL dan warung ini menjadi prioritas mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif yang ada di organisasi, dan seluruh jajaran se-Indonesia tidak boleh tergiur dengan angin surga apapun wujudnya. Pada Senin (29/11) surat resmi Ketua Umum kepada Panglima TNI dan Kapolri dilayangkan untuk mendapatkan kepastian./
Oleh : dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Ketua Umum APKLI – Presiden Gumregah Bakti Nusantara (GBN) – Ketua Umum Primnaskop GSN.
