JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah dinilai gagal dalam membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat selama dua dekake tarakhir. Hal ini terlihat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar. Hal ini terlihat dari gini ratio, kepemilikan tanah dan tabungan, serta didukung pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas.
“Angka 0,37-0,38 dari gini rasio oleh BPS yang tertera di publik adalah angka yang menipu, baiknya tidak lagi digunakan sebagai pedoman akademisi. Demikian pula dengan data kesenjangan kepemilikan tanah dan jumlah tabungan di bank,” cetus Ekonom Senior, Didik J Rachbini dalam Diskusi Forum Insan Cita bertajuk “Kesenjangan Kaya-Miskin Semakin Melebar” sebagai Evaluasi Kebijakan dan Pekerjaan Rumah bagi Capres 2024, pada Minggu (23/7).
Ia menegaskan, dalam melihat data BPS misalnya untuk data pengeluaran yang dihitung seharusnya dari konsumsi beras per bulan, untuk minyak, lebaran dan lainnya. Sebab, bagi mereka yang punya tabungan miliaran pengeluarannya tidaklah miliaran, mereka paling-paling hanya berlibur Rp100 juta saja.
Didik mengutarakan, Indonesia masih terus dilanda ketimpangan termasuk dalam dekade terakhir. Metode dalam melihat ketimpangan oleh para akademisi biasanya dengan melihat pendapatan masyarakat berdasarkan survei BPS. “Sesungguhnya bukan pendapatan tetapi pengeluaran,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi Senior, Bustanul Arifin mengatakan,bahwa gini ratio menjadi 0,388 per Maret 2023 merupakan pertanda tidak baik, yang sekaligus mencerminkan kebijakan pemerintah selama dua dekade ini tidak efektif. Ini terbukti. Kebijakan seperti subsidi pangan, pendidikan, pupuk dan lainnya tidak mampu meredam ketimpangan ekonomi.
Ketimpangan Lahan
Bustanul menguraikan, ketimpangan terjadi pada kepemilikan aset tanah telah mencapai 0,6-0,7 kali. Sedangkan, penguasaan lahan oleh petani begitu minim atau sekitar 0,2 ha kepemilikan lahan.
“Yang artinya 10 kali lebih rendah dari kepemilikan lahan oleh petani di Jepang yang 2.0 ha. Di Amerika 900 kali lebih rendah, di USA kepemilikan lahan petani 106,9 ha per petani. Dan di Inggris 15.000 kali lebih rendah yakni 3068,4 ha kepemilikan,” ujarnya.
“Soal pemerataan kepemilikan lahan atau asset yang memburuk. Petani berlahan sempit meningkat (54%) pe tahun. Sesuatu yang sangat serius. Akses terhadap faktor produksi dan sumberdaya terbatas, buruknya infratruktur ekonomi dan sumber daya produksi,” ujarnya.
“Di negara-negara Amerika Latin, jika ketimpangan tanah sudah 0,5 ke atas, maka yang terjadi adalah revolusi karena orang sudah marah karena penumpukan harta yang tidak wajar,” cetusnya.
Tabungan Deposito
DIdik membeberkan data, dari sedikit orang yang mempunyai deposito sebesar Rp5 miliar ke atas selama krisis covid 19 meningkat porsinya dalam tabungan deposito dari 45 – 52% atau sekitar 0,02 persen orang dalam bank. “Jadi mereka menguasai separuh dari asset bank.”
Apabila ditambah yang punya deposito Rp2 miliar ke atas maka jumlahnya menjadi 62% orang. Ditambah lagi yang Rp1 miliar ke atas menjadi 66% atau 2/3.Sementara yang tabungannya hanya Rp1 juta-Rp50 juta menguasai hanya 12 % saja.
“Itulah beda jauhnya data BPS dengan data di bank. Tidak punya makna banyak dalam melihat kesenjangan dan cenderung “menipu” dalam ranah ekonomi politik. Sudah saatnya data BPS itu “dibuang” karena tidak bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan ekonomi politik.”
Pertumbuhan Semu
Handi Riza Akademisi Paramadina, mengatakan selama ini sumber data ketimpangan dan kemiskinan hanya diproduksi oleh pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik), Kemenkeu, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan BI (Bank Indonesia. Sementara data-data independen yang bisa diakses dan punya tingkat kredibilitas yang baik masih sangat jarang digunakan.
Kondisi ekonomi Indonesia pada Kuartal 1-2023 mencapai 5,03%. Jika dibedah ke dalam, tingkat pertumbuhan ekonomi yang 5 % itu lebih banyak disumbang oleh windfall harga komoditas global di batubara, sawit, nikel dan lainnya, yang sedang tinggi. Hal itu yang mendorong ekspor kita tinggi sekali terutama ekspor non migas.
“Padahal dari sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi kontributor pertumbuhan ekonomi RI hanya tumbuh 4,5%,” tuturnya.
Selain itu, pada masa covid 19 antara 2020-2022 menyebabkan pertumbuhan ekonomi RI menjadi low base. Dengan begitu, juga acuan atau pijakan menjadi lebih rendah dan tidak bisa mencapai 5%.
Angka pertumbuhan 5% an itu sudah lama sekali, dan sebenarnya menjadi ujian bagi pemerintah karena sebenarnya trend harga komoditas mengalami penurunan mulai dari kelapa sawit, batubara, nikel, bijihbesi itu sebenarnya mengalami tren penurunan.
“Jika saja masa windfall profit sudah berakhir, maka dampaknya akan bisa diperkirakan pada pertumbuhan ekonomi. Apakah sektor konsumsi masyarakat kembali menjadi tumpuan pertumbuhan, ataukah akan kembali tertahan pada pertumbuhan 5% an. “/
