Press "Enter" to skip to content

Memahami Selera Pembangunan Papua

OTSUS PAPUA : Penduduk asli Papua mengantarkan pelancong dengan menggunakan Kano, belum lama ini. Pemerintah perlu memahami selera pembangunan Papua.
Social Media

Selama dua dekade (2001 – 2021)  pelaksanaan Otsus ( UU No 21/2001) kita mesti jujur dan mengakui ada banyak kemajuan yang dialami dan dirasakan  oleh masyarakat dan wilayah Papua. Tapi juga disadari dibalik keberhasilan Otsus masih terdapat banyak kekurangan yang tak dapat dinafikan. 

Oleh sebab  itu melalui perubahan UU No 21/2001 menjadi UU No 2/2021 ( UU No 21/2001 junto UU No 2/2021) dan  seperangkat Peraturan Pemerintah (PP No 106/2021 tentang Kelembagaan dan Kewenangan dan PP No 107/2021 tentang Pengelolahan Dana Otsus dan Dana – Dana Lainnya serta Rencana Induk Pembangunan Papua) dan Peraturan Presiden tentang RIPPP,  20 Tahun Pembangunan Otsus Papua (2021- 2041) menjadi “kompas” yang akan mengarahkan implementasi Otsus sesuai relnya, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang lalu. 

Pertanyaannya, bagaimana agar pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun kedepan Otsus dapat fokus dan terarah dilaksanakan sesuai target yang ingin dicapai, terukur sesuai RIPPP. Hal itu tidak dapat lepas  dari perubahan pendekatan yang selama ini digunakan pun patut untuk dievaluasi agar tidak keliru dalam memahami apa yang menjadi  aspirasi dan kebutuhan dari penduduk Papua – terutama Orang Asli – sebagai tujuan dari pemberlakukan Otsus, tanpa mengesampingkan penduduk Papua lainnya.    

Interpretasi Budaya

Seperti diketahui di Indonesia kajian Antropologi konvensional sampai dekade 1970 – an dicoraki unsur  kebudayaan hanya sebatas mencoba mendeskripsikan kehidupan berbagai etnik dan sub-etnik di Indonesia termasuk di Papua. Kajian ini hanya mendeskripsikan pola – pola perilaku dan sikap mental masyarakat dalam merespon perubahan. 

Contoh klasik karya semacam ini seperti  Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta, Gramedia, 1974). Kajian yang bersifat deskripsi dan eksplanasi dengan metode erklaren dari ilmu – ilmu eksasta yang banyak diadopsi oleh para ilmuwan sosial dengan tujuan untuk mengetahui ( to know) dan untuk menjelaskan ( to explain) ( dikutip oleh  I. Ngurah Suryawan, 2017).

Pendekatan ini mengalami perubahan dengan kajian yang dilakukan oleh para Antropologi dan ilmuwan sosial diluar Belanda dan Eropa terutama dari Amerika Serikat. Kajian yang dilakukan oleh Clifford Geertz di Indonesia dengan dua karya momumentalnya, The Religion of Java, (1960 ) dan Negara : The Theatre State in Nineteenth – Century Bali (1980) 

Geertz lebih tajam menukik kepada interpretasi makna ( interpretation of meaning). Geertz lebih memilih metode Verstehen yang bertujuan lebih memahami ( to understand). Dengan pemahaman yang utuh terjadi interaksi yang intens antara peneliti dengan masyarakat yang diteliti suatu intrapersonal communication ( I. Ngurah Suryawan, idem).

Artinya Geertz dalam bukunya, The Interpretation of Cultures  : Selected Essays ( 1974) kebudayaan adalah sesuatu yang semiotik yang berhubungan dengan simbol, karena itu simbol perlu difahami  sebagai makna dan ditafsirkan secara lengkap. Sias

Pengamatan itu tidak terbatas pada melihat relasi kausalitas dari masyarakat yang diteliti tapi berusaha memahami dan menafsirkan kebudayaan masyarakat tersebut.

Khusus dalam kasus Papua hasil kajian I Ngurah Suryawan  yang mendekati tesis Geertz dalam bukunya Papua versus Papua ( Perubahan dan Perpecahan Budaya, 2017) dapat dijadikan referensi terhadap pemberlakuan kebijakan negara. Dalam bukunya itu Ngurah menegaskan agar kebijakan negara tidak menimbulkan fragmentasi atau keterpecahan sosial dan solidaritas masyarakat Papua. 

Siasat Kebudayaan

Jujur mesti diakui sejak pemberlakukan Otsus Papua (2001) wilayah dan masyarakat ini baru merasakan dan mengalami perubahan dari pelaksanaan pembangunan. Selama Orde Baru Papua ibarat “halaman belakang” Republik Indonesia yang tak terurus dan terawat. Setelah Otsus pembangunan mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan keberhasilan salah satu buktinya Papua mampu melaksanakan PON XX yang baru lalu.  

Seperti disinggung pendekatan yang dilakukan masih kurang tepat. Untuk itu agar tidak keliru dalam memaknai Otsus maka pendekatan  Geertz dalam  menginterpretasikan makna yang menukik dibalik simbol kebudayaan Orang Asli Papua (OAP). 

Artinya simbol kebudayaan itu mereflesikan apa yang terkandung dalam alam pikiran dan perasaan mereka terhadap pembangunan. Selama ini kita tak mampu membaca dan memaknai makna dibalik otak dan hati mereka, apa aspirasi dan kebutuhan mereka sebagai manusia dan komunitas sosial. 

Pemahaman terhadap baru   OAP pada level deskripsi dan eksplanasi tapi belum menukik to understand, mengerti mereka dari simbol simbol kulturalnya.  Walaupun lewat Otsus Pemerintah telah memberikan kewenangan dan disertai dengan dana yang signifikan. Pendekatan yang ditawarkan oleh Geertz melalui tafsir kebudayaan dapat menjadi entry point untuk memahami kebutuhan mereka dimasa depan.

Menurut Manuel Kaiseipo dalam pengantar bukunya I Ngurah Suryawan Papua versus Papua, Perubahan dan Perpecahan Budaya (2017) dengan meleburkan diri kedalam masyarakat yang diteliti melalui pendekatan inside – out dan outside – in research, Ngurah berusaha mengetahui ( to know) dan menjelaskan ( to understand) sehingga memungkinkannya untuk melakukan tafsir makna ( interpretation of meaning) atas masyarakat dan kebudayaan Papua. 

Artinya pembangunan yang akan dilakukan pada 20 tahun Otsus kedepan bukan saja berorientasi pada upaya meminimalisasi angka kemiskinan dan peningkatan SDM tapi lebih jauh dari itu  adalah mampu menghargai tradisi, filsafat lokal, seni dan budaya lokal termasuk sastra lokal dalam kearifan lokal dengan memberikan ruang bagi masyarakat Papua “bersuara”. Dengan bersuara itu kita dapat memahami bukan saja bunyi tapi daya membangun dengan  memberikan kebebasan untuk mereka  memaknai dunianya.

Implementasi pembangunan SDM Papua melalui  pendidikan pola berasrama dengan memberikan mandat dan kewenangan kepada  Yayasan Persekolahan seperti YPK ( Yayasan Pendidikan Kristen) dan YPPK ( Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik) dan beberapa Yayasan keagamaan, selain pengalaman empiris mereka yang telah sukses dan pernah  mendidik dan membina SDM Papua yang cerdas dan trampil –  alam Papua menjadi inspirasi dalam komunitas sosial untuk mengkonstruksi kebudayaan mereka. 

Artinya alam menjadi lokus edukasi sekaligus energi bagi OAP menumbuhkan daya imajinasi dan melatih nalar berpikir mereka. Alam telah menjadi “arena Latihan” mereka sebagai bagian dari kehidupannya. Oleh karena itu alam berperan penting untuk membentuk karakter Orang Papua. Alam dan pendidikan menjadi satu kesatuan dalam totalitas kebudayaan. Alam memberikan pelajaran dan inspirasi dalam usaha komunitas untuk mengkonstruksi kebudayaannya.

Oleh karena itu filosofi yang mendasari pembuatan draf UU Otsus Papua tahun 2001 yang lalu adalah dimensi kebudayaan sebagai basis utamanya. Kebudayaan menginspirasi sekaligus edukasi dan imajinasi dalam keseluruhan proses peradaban yang khusus ( lex spesialis). Dengan kata lain menurut pendapat saya bukan pembangunan yang menjadi panglima tapi kebudayaan Papua yang mendominasi dan mewarnai dinamika pembangunan yang berbasis kearifan lokal.

Pendidikan bukan mencetak orang cerdas, ahli dan trampil ( baca, menulis, dan berhitung) tapi pendidikan merupakan “siasat kebudayaan” yang tidak saja mempertimbangkan dimensi rasionalitas tapi juga emosional dan dignity. 

Oleh karena itu  pembangunan bukan “di Papua” tapi “untuk Papua” dalam pengertian itu pembangunan bukan hanya masalah teknokratis, statistik dan matematis dengan menekankan pada pertumbuhan dan peningkatan pendapatan daerah (PAD) tapi pembangunan  mesti menjadi terobosan sebagai “siasat kebudayaan” yang menempatkan pembangunan sebagai metode/ cara/ alat yang berbasis dan berorientasi pada penguatan identitas kultural. Demikian juga dengan Kesehatan, ekonomi lokal dan infrastruktur mesti bermuara pada upaya memperkokoh bagaimana mensiasiati kebudayaan yang memperkokoh identitasnya. 

Kebudayaan menjadi isyu strategis dalam mengelola Papua. Dalam mengelola isyu strategis kebudayaan itu mengandung perspektif emansipatif dan transformatif terhadap Orang – orang Papua. Ironisnya selama 20 tahun lalu pembangunan diera Otsus dilakukan telah menyingkirkan Orang Papua justru pragmatisme itu pun dilakukan oleh elite Papua yang berada dikekuasaan dan birokrasi “mengalahkan” Orang Papua sendiri.  

Maka tak disangkal muncullah pomeo Patipa – Papua Tipu Papua atau istilah I Ngurah  Suryawan – Papua versus Papua (2017) – realitas ini kental kita temui dalam kehidupan sehari – hari jika kita berhubungan dengan  aktivitas pemerintahan dan pembangunan. 

Kesalahan inilah yang berimplikasi serius tatkala pembangunan yang dilakukan dimasa Otsus 20 tahun yang lalu tidak mampu berimplikasi serius dalam reproduksi kebudayaan, kekuasaan dan kebijakan akhirnya kita tak mampu membaca dan menginterpretasi selera pembangunan dalam konteks kepapuan. 

Eksesnya diantara sesama Orang Papua saling menyalahkan dan menunding bahwa Otsus gagal disatu pihak tapi dilain pihak bagi Pemerintah Otsus berhasil. Agar mengakhiri polemik ini maka untuk pembangunan 20 tahun kedepan ( 2022 – 2041) diera keberlanjutan Otsus ( saya tidak menggunakan istilah Otsus jilid 1 atau jilid 2) kebudayaan mesti menjadi isyu strategi dalam mengelola Papua, cuma dengan dipertaruhkan./   

Oleh : Frans Maniagasi, Pengamat Politik Lokal Papua dan Koordinator Forum Diskusi Sabang – Merauke (FORSAM).

Comments are closed.