JAKARTA, BisnisToday – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengguncang sektor perumahan dengan melancarkan serangan verbal keras di lingkaran BP Tapera.
Purbaya menemukan kejanggalan masif setelah memeriksa data calon penerima Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).Masyarakat menyimpulkan skor kredit buruk SLIK OJK yang selama ini menghantui hanya ilusi semata.
Publik dan pemangku kepentingan selama ini meyakini bahwa tunggakan sepele di bawah Rp 1 juta yang tercatat di SLIK menggagalkan 110.000 rakyat kecil untuk memiliki rumah.
Menkeu Purbaya bahkan sudah mengambil ancang-ancang, siap membersihkan data tersebut kepada OJK.
“Saya kan tadinya menjanjikan, kalau mereka clear, Kamis saya akan mendatangi OJK dan meminta itu segera di-clear-kan,”
kata Purbaya dengan nada tinggi di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa 21 Oktober 2025,
“Namun, setelah kami periksa, ternyata jumlahnya tidak sebanyak itu, tidak mencapai 110.000,” tegas Purbaya dengan nada tinggi di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa 21 Oktober 2025.
Diduga Ada Penipuan Angka Massif:
Menkeu melakukan verifikasi mendadak setelah bertemu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan hasilnya sungguh mencengangkan.
Hasil pertemuan tersebut memunculkan pertanyaan besar: Siapa yang menciptakan data fiktif ini? Menkeu Purbaya terus mengorek dan mencari dalang serta kelompok yang terlibat.
Yang benar-benar lolos KPR subsidi dari total 110.000 kasus yang terhalang SLIK ternyata hanya sekitar 100 orang, ungkap Purbaya.“Lalu, saya menyimpulkan bahwa dari 110.000 itu, paling yang bisa kami masukkan hanya 100 orang,” ungkapnya.
“Jadi, peng-clear-an nama dari SLIK sepertinya tidak akan memecahkan masalah permintaan untuk perumahan,” ujarnya, sekaligus menggarisbawahi total kegagalan dari rencana intervensi SLIK.
Menteri Purbaya secara tegas menyatakan telah terjadi salah perhitungan fatal.Ia menduga kuat bahwa pihak-pihak terkait, yaitu BP Tapera dan pengembang, menjebak diri dalam narasi tunggal yang menjadikan SLIK sebagai satu-satunya biang keladi.
Menkeu Memburu Musuh di Sektor Perumahan:
Kini, Menkeu Purbaya mengalihkan fokusnya. Dia memerintahkan penyelidikan lebih lanjut untuk memburu biang kerok sesungguhnya yang menghambat laju KPR.
Data dari salah satu bank besar (BTN) menunjukkan bahwa tunggakan receh di bawah Rp 1 juta bukan penyebab sebagian besar dari 3.000 kasus yang bermasalah.
Hal ini menandakan sinyal bahaya, bahwa masalah penyerapan KPR dan terhambatnya pertumbuhan sektor konstruksi menyentuh akar yang jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekadar rapor merah di SLIK OJK.Demi memacu pertumbuhan ekonomi, Purbaya mendesak Tapera dan pengembang agar segera menyisir ulang potensi permintaan rumah.
“Saya membutuhkan sisa waktu Oktober, November, dan Desember agar banyak pembeli perumahan baru, sehingga pembangunannya dapat berjalan lebih cepat lagi,” ujarnya.
Purbaya memberi ultimatum agar sektor perumahan bergerak cepat dan akurat.“Ekonomi perlu tumbuh lebih cepat dibandingkan kondisi sekarang.”Menkeu Purbaya segera mengungkap skandal KPR MBR dan tuntas menyelesaikannya.Menkeu Purbaya dorong BP Tapera yang dinilai cacat sembuh sesegera.//
