JAKARTA, Bisnistoday – Penetapan tersangka terhadap Henny Syiariel (70), seorang nenek asal Halmahera Utara, atas dugaan pemalsuan dokumen tanah kini menjadi sorotan publik. Kuasa hukum Henny, Dhimas Yemahura, menegaskan bahwa kasus ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak ada bukti forensik yang mendukung tuduhan tersebut.
“Kami melihat adanya upaya kriminalisasi terhadap masyarakat kecil dalam sengketa tanah ini,” ujar Dhimas saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Rabu (19/2/2025).
Menurut Dhimas, masalah yang sesungguhnya adalah sengketa batas tanah seluas 6 meter yang dapat diselesaikan secara damai atau melalui jalur perdata. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Henny tidak sesuai dengan fakta dan lebih mencerminkan konflik administratif ketimbang pidana. “Ini adalah contoh nyata bagaimana prosedur hukum dipaksakan untuk kepentingan tertentu,” tambahnya.
Henny yang kini berusia lanjut dan mengalami penurunan kesehatan merasa sangat terbebani dengan status tersangka yang disandangnya. Dhimas menyoroti pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) oleh kepolisian karena belum ada pemeriksaan forensik yang dilakukan untuk membuktikan tuduhan pemalsuan surat. “Penetapan tersangka ini justru menunjukkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Dhimas juga menegaskan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus ini karena surat yang dipermasalahkan tidak memiliki validitas notaris dan tidak menimbulkan hak apapun. Ia meminta agar masalah ini diselesaikan melalui mediasi atau jalur hukum perdata untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar. “Keadilan harus ditegakkan dengan cara yang bijaksana, bukan malah menambah beban korban,” katanya.
Lebih lanjut, Dhimas mendesak Bareskrim untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan mafia pertanahan yang melibatkan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kepolisian. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan situasi ini untuk menguasai tanah milik Henny secara ilegal. “Kami meminta transparansi dalam penanganan kasus ini demi melindungi hak-hak masyarakat kecil,” ucapnya.
