JAKARTA, BisnisToday – Political and Public Policy Studies (P3S) ungkap hasil kerja Kementerian Perumahan nol besar.
Realisasi kerja minus tersebut merupakan temuan yang didasarkan pada data dan merujuk pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada dengar pendapat dengan DPR RI pekan lalu.
“Apa benar kinerja Kementerian PKP sudah tembus sampai 28 persen. Sampai hari ini kok saya ragu, jangan-jangan bohong?,” ujar Direktur P3S Jerry Massie, Senin, 21 Juli 2025.
Dari bedah rumah hingga pembangunan rusun, total anggaran yang digelontorkan pun bisa menembus belasan triliun rupiah.
“Tapi seperti biasa, pertanyaannya bukan soal besar anggaran, melainkan apa kabar realisasinya?” ujar Jerry Massie.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) misalnya. Pemerintah akan menyulap 34.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dengan anggaran Rp 7,41 miliar (Rp Rp21.800.000 per unit).
“Bung Ara (Sapaan Maruarar Sirait) seharusnya bisa merinci satu per satu realisasi dari program itu. Tapi saya kok tidak melihat ada yang terealisasi,” jelasnya.
Sejumlah program dengan anggaran fantastis tersebut terdengar heroik. Apalagi, jika ditambah narasi investasi sosial.
“Tapi publik tentu tak lupa, sudah berapa banyak rumah diperbaiki? Apa ini hanya di atas kertas, atau hasilnya tak jauh beda dengan kandang kambing yang baru dicat ulang?” tandas Jerry Massie.
Belum lagi, sambung Jerry, penataan kawasan kumuh. Dari data yang didapat P3S, anggarannya menembus Rp 130 miliar. Maruarar Sirait harus bisa menjelaskan ke rakyat bagaimana realisasi anggaran itu terserap.
Anggaran sebesar itu kabarnya akan digelontorkan untuk merapikan lingkungan yang selama ini luput dari perhatian negara.
“Idenya mulia, menghapus kekumuhan. Tapi di mana lokasinya. Ingat ini sudah akhir bulan Juli lho,” ungkapnya.
Publik, lanjut Jerry, sangat tahu penataan di negeri ini lebih pada penggusuran, memindahkan warga ke tempat lebih sempit, dan membiarkan akar masalahnya tetap membusuk.
Di sisi lain, pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang masuk daftar proyek juga belum terlihat realisasinya.
“Lho Maruarar Sirait sudah terjun ke beberapa daerah, artinya dia sudah punya laporan. Atau jangan-jangan belum ada realisasinya. Jadi, sejak Januari sampai Juli 2025 yang dikerjakan kalau belum ada wujudnya?” tanya Jerry Massie.
Padahal, janji Kementerian PKP akan ada 2.000 unit sarana dasar seperti jalan lingkungan dan saluran air akan dibangun dengan anggaran Rp 60 miliar.
“Kalau dibagi rata, ya sekitar Rp 6 juta per unit. Ini anggarannya sudah ada, yang dipertanyakan realisasinya di mana?” kata Jerry.
Pasalnya di lapangan, sangat minim sekali ditemukan adanya program tersebut berjalan sesuai harapan.
P3S juga mempertanyakan, program rusun dan rumah khusus yang begitu ambisius tapi realisasinya seperti angan-angan saja.
Seperti diketahui anggaran Rp 5,07 triliun dialokasikan untuk membangun hunian vertikal di daerah padat, dan rumah-rumah untuk kelompok khusus seperti TNI/Polri atau korban bencana.
“Maka mari jujur, siapa yang benar-benar mendapat rumah itu? Apakah nelayan di ujung Sulawesi sana, atau pejabat menengah yang kebetulan berhak karena kedekatan struktural?” tandasnya.
Padahal kata Jerry jika sejumlah program tersebut berjalan bertahap maka secara teori, akan menyerap tenaga kerja.
“Jelas program itu aka memutar roda ekonomi, dan membuktikan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebagaimana biasa, teori indah tak selalu lulus uji di lapangan,” kata dia.
Realisasi anggaran yang lambat, program yang mangkrak, dan proyek yang jadi ajang bancakan, lebih sering jadi kenyataan dibanding impian manis di presentasi kementerian.
Jerry Massie mengingatkan bahwa kegagalan pelaksanaan bisa berdampak buruk secara politik.
“Ini bahaya, bisa menurunkan kepercayaan publik dan mengganggu pertumbuhan ekonomi,” ungkap Jerry Massie.
“Karena ketika rakyat menanti atap yang layak, mereka justru disuguhi laporan-laporan seremonial dan baliho pencitraan. Pak Menteri PKP Maruar Sirait harus menjawab ini dalam realisasi nyat,” tandasnya.
Dikatakan dia, di negara ini, pembangunan rumah rakyat sering kali bukan soal papan, tapi panggung. Dan seperti biasa, rakyat diminta bersabar – sembari menatap puing-puing janji yang tak kunjung jadi nyata.
P3S menyimpulkan hingga Januari sampai Juli 2025, program di Kementerian PKP nol besar.
“Program bagus cuma di atas kertas. Menterinya harus dievaluasi, karena kerja Kementerian Perumahan nol besar,” tandas Jerry Massie.
