Optimisme pengembangan energi panas bumi nasional mengemuka dalam Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi produsen listrik panas bumi terbesar dunia. Senada, Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) menyatakan target ambisius: Indonesia berkomitmen memimpin kapasitas panas bumi global pada 2030.
Namun, capaian yang ada belum sepenuhnya mencerminkan potensi besar tersebut. Sejak beroperasinya PLTP Kamojang Unit 1 pada 1983, pengembangan panas bumi nasional masih berjalan relatif lambat. Hingga kini, kapasitas terpasang baru mencapai sekitar 11 persen dari total potensi yang dimiliki.
“Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, perkembangan industri ini akan terus tertinggal,” ujar Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner
Belajar dari Pengalaman Negara Lain
Sejumlah negara menunjukkan bahwa percepatan pengembangan panas bumi sangat ditentukan oleh keberpihakan kebijakan. Filipina tercatat sebagai negara dengan rasio kapasitas terpasang panas bumi tertinggi, mencapai 48 persen dari potensi yang dimiliki. Selain dukungan fiskal, kunci keberhasilan Filipina terletak pada kebijakan perusahaan transmisi nasional (TRANSCO) yang memberikan koneksi penuh bagi jual-beli listrik panas bumi.
Meksiko menempuh jalur reformasi energi dengan membuka peluang bagi swasta dan asing untuk berpartisipasi. Transparansi proses perizinan, insentif pajak, serta penyediaan instrumen pembiayaan menjadi fondasi penting dalam menarik investasi.
Turki mencatat peningkatan kapasitas sebesar 328 persen hanya dalam kurun waktu satu dekade. Lompatan ini terjadi setelah pemerintah menerapkan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBET) yang memberikan skema feed-in tariff dengan jaminan pembelian listrik serta penyederhanaan prosedur perizinan.
Pengalaman serupa juga datang dari Selandia Baru dan Islandia yang menekankan mitigasi risiko eksplorasi, dukungan riset, dan percepatan proses perizinan. Sementara itu, Kenya membuktikan bahwa negara berkembang sekalipun mampu mencatat pertumbuhan signifikan melalui regulasi yang komprehensif, insentif pajak, serta pembukaan akses bagi swasta dalam transmisi dan distribusi.
“Keberhasilan negara-negara tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan panas bumi tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya, tetapi juga pada konsistensi regulasi serta keberanian politik,” ungkap seorang pengamat energi yang hadir dalam forum IIGCE 2025.
Agenda Strategis Indonesia
Belajar dari pengalaman internasional, pengembangan panas bumi di Indonesia memerlukan langkah konkret. Pertama, pengelolaan risiko eksplorasi harus menjadi prioritas agar proyek dapat mencapai commercial operation date (COD)lebih cepat. Kedua, diperlukan skema tarif yang kompetitif dengan dukungan pembiayaan yang memadai.
Kolaborasi dengan PLN sebagai offtaker tunggal juga harus diperkuat. Selain itu, industrialisasi dalam negeri melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan memberikan nilai tambah ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.
“Jika pemerintah serius, panas bumi dapat menjadi tulang punggung transisi energi sekaligus motor pertumbuhan ekonomi baru. Tanpa reformasi kebijakan, kita berisiko sekadar menjadi penonton di rumah sendiri,” pungkas Komaidi Notonegoro
Menimbang Jalan ke Depan
Optimisme yang mengemuka dalam forum IIGCE 2025 perlu dijembatani dengan kebijakan yang jelas dan konsisten. Target menjadi produsen terbesar pada 2030 hanya dapat dicapai bila pemerintah berani menempuh langkah-langkah reformasi serupa yang telah dilakukan negara-negara lain.
Indonesia kini berada pada titik krusial. Potensi besar telah tersedia, dukungan politik telah diungkapkan, dan pelajaran dari pengalaman internasional telah terbuka. Pertanyaan yang tersisa hanyalah: sejauh mana pemerintah mampu mengubah optimisme menjadi realisasi kebijakan yang berpihak pada percepatan?
Jakarta, September 2025
Oleh : Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner
