Press "Enter" to skip to content

Para Mafia Tanah Itu Mulai Menyerang Menteri Sofyan Djalil

Teuku Taufiqulhadi, Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN pada suatu kesempatan di Jakarta, baru-baru ini.
Social Media

Tercatat ada kemajuan sangat besar di Kementerian ATR/BPN selama kepemimpinan Pak Sofyan Djalil. Paling utama dan sangat penting, Sofyan Djalil mengejar para mafia tanah sampai ke ujung langit. Iapun membentuk Satgas Antimafia Tanah untuk pertama kali dalam sejarah kementerian ini. 

Tak hanya itu, iapun telah bersumpah, negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah. Zaman sebelumnya, semua pihak menikmati  kondisi  yang tanpa Satgas Antimafia Tanah. Akibatnya para mafia merajalela. Kendati demikian, saat ini semua menganggap masih merasa aman tanpa mafia.

“Kini berbeda, publik jadi tahu semua bahwa mafia itu sangat banyak karena langkah Menteri Sofyan Djalil mulai banyak terkuak. Tentunya, para mafia menjadi kalang-kabut. Mereka mengerahkan segala kekuatan untuk menyerang balik Sofyan Djalil. Bahkan ada meminta mundur.” 

Tangan-tangan yang pro-mafia pun kini bergerak dengan kekuatan penuh, dan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan wewenang Kementerian ATR/BPN, atau menggugat sesuatu yang telah baik di Kementerian ATR/BPN.

Misalnya masalah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). HGU ini adalah wewenang gubernur untuk memberikan kepada suatu korporasi. Gubernur yang merekomendasikan, bukan Kementerian ATR/BPN. Wewenang BPN hanya pada persoalan mengadministrasikan saja, yaitu dari yang memberikan hak berupa HGU atau HGB. 

“Maka seharusnya ketika direkomendasikan, harus sudah dipahami keadaannya. Jika sudah diduduki masyarakat, maka sebaiknya diselesaikan dulu dengan masyarakat. Korporasi dan pemda harus sudah membereskan keadaan tersebut terlebih dahulu.”

Konflik agraria juga bisa terjadi di tanah negara. Misalnya tanah yang dikusai PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang berkonflik dengan masyarakat. Konflik agraria di lahan PTPN tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN karena itu kewenangannya Kementerian BUMN. 

Tapi Menteri BUMN pun tidak dengan gampang melepaskan aset negara agar konflik agraria selesai. Karena aset yang disengketakan tersebut telah tercatat di perbendaharaan negara. Jadi Menteri Keuangan pun harus terlibat untuk menyetujuinya.

Persoalan lainnya, seperti pendapat bahwa ada surveyor kadaster luar yang bekerja untuk pengukuran tanah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, itu pendapat yang salah sama sekali. Untuk pengkuran tanah, BPN bisa menggunakan tenaga dari luar yaitu juru ukur yang berlisensi. 

Juru ukur ini dapat lisensi dari lembaga resmi negara, yang telah lulus setelah mengikuti ujian dan dinilai layak mendapat lisensi. Mereka hadir karena dijamin oleh Permen Menteri ATR/Kepala BPN No.33/2016 dan No.11/2017. Ada undang-undangnya, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan.

“Masih ada hal lainnya yang dicari celah, seperti sebagaimana pendapat, pengangkatan pejabat di BPN penuh praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)? Itu salah total ! Justru sekaranglah pengangkatan pejabat dan mutasi pejabat di Kementerian ATR/BPN sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi dan transparansi.” 

Setiap pegawai yang berminat untuk dipromosi, boleh mengajukan diri. Setelah itu, kementerian membentuk tim pemandu bakat. Ia diwawancara oleh tim ini, yang di dalam ada menteri, sekjen dan para dirjen dan pejabat lainnya.

Nah, apabila lulus, maka ia akan dimasukkan dalam “talent basket” dengan skor tersendiri. Mereka yang telah berada dalam basket inilah diambil untuk mengsisi semua posisi di seluruh wilayah Indonesia dan juga pusat. Jika belum masuk basket, ia tidak bisa dipromosikan. 

Dengan sistem merit dan transparansi ini, Kementerian ATR/BPN terhindar untuk bersikap like and dislike. Dengan demikian jauh dari KKN. Bahkan kini, Menteri saja tidak bisa sembarang menempatkan orang, kecuali orang tersebut telah ada dalam basket tadi. 

Oleh:  Teuku Taufiqulhadi, Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *