JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah diminta untuk segera mengubah paradigma kebijakan pangan nasional harga pangan murah. Tetapi pemerintah diminta untuk mengubah kebijakan pangan menjadi harga pasar, dengan ketersediaan mencukupi dan mempertankan daya beli masyarakat. hal ini diungkapkan oleh Piter Abdullah Redjalam, Direktur Riset Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia serta pengajar di Perbanas Institute dalam dialog Gelora Talks, Rabu (16/3).
Peter mengakui, paradigma yang dibangun dalam kebijakan selama ini adalah harga pangan harus murah. Tidak sadar hal ini malah membuat petani tidak semakin sejahtera, sehingga menyebabkan produksi rendah, dan masyarakat petani jadi lumbung kemiskinan.
“Harusnya mampu diubah menjadi harga pangan tersedia dan terbeli oleh masyarakat. Seperti beras saat ini harga Rp10 ribu, namun di Jepang misalnya harga beras Rp50 ribu, tetapi terbeli. Migor saat ini dijual Rp14 ribu tapi tak terbeli dan malah hilang di pasaran karena penyelundupan.Kebijakan jangan melawan pasar,” tuturnya dalam diskusi Gelora Talks bertajuk “Harga-harga Meroket, Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara?”
Berita Terkait : Ketum APKLI : Presiden Jokowi Harus Panggil Pengusaha Minyak Goreng
Dengan paradigma yang dibangun sekarang, menjadikan Nilai Tukar Petani bertahan rendah. Melalui kebijakan insentif seperti sekarang, tidak ada masyarakat yang mau menjadi petani serius. Sepertinya menajdi petani sebagai pilihan terakhir saja, lebih baik bekerja perdaganan.
“Akhirnya lahan pertanian terus menyusut, suplai pun akhir menjadi terbatas sehingga diombang-ambingkan dengan pemain global. Kita butuh sekali perubahan paradigman agar gejolak harga bahan pokok tidak terus berulang,” tuturnya.
Isu pangan menurut Piter Abdullah Redjalam sebagai isu sensitive. Wajar saja, pengeluaran masyarakat untuk makan menempati 47% berdasarkan hasil Susenas 2020. Sedangakan peristiwa gejolak harga pangan seperti minyak goreng ini, sebenarnya terus berulang dengan kebijakan tak berubah.
“Tentunya gejolak ini memicu inflasi, dan akhirnya menggerogoti kesejahteran masyarakat. Gejolak pangan ini muncul pada setiap rezim pemerintahan, dan berbeda penanganannya,” tuturnya./
