JAKARTA, Bisnistoday – Demokrasi yang dijunjung tinggi dimata public berjalan secara asimetris dengan kenyataan berpolitik dan berdemokrasi serta pemerintahan di Indonesia. Bertambah ruwet ketika proses berdemokrasi ini bergumul dengan para rente ekonomi yang ingin menyelamatkan usahanya demi cuan semata.
Terkait hal ini, tokoh nasional, Dr Rizal Ramli mengatakan, telah umum diketahui, partai-partai politik di Indonesia kebanyakan seakan dikelola sebagai “CV” yang tergantung pada Ketua Umum Partai. Flashback sejenak ketika jatuhnya orba, maka yang tampak para pejuang atau aktivis Reformasi 98 terlalu euforia.
“Hanya senang dengan kejatuhan Soeharto, tetapi tidak memikirkan peranan kelembagaan lain termasuk peranan partai-partai politik,” dalam diskusi Twitter Space bertajuk “Oligarki Dalam Parpol Dan Bahayanya Bagi Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, di Jakarta, Jumat (7/7).
Rizal mengakui, memang saat itu banyak aktivis mahasiswa menuntut agar partai politik pendukung orba dibubarkan saja. Sempat demo ke kantor Golkar dan lain-lain. Tetapi pada titik itu kita anggap partai-partai akan menyesuaikan diri. “Tetapi ternyata saran bahwa partai-partai pendukung orba dibubarkan mungkin jika dilihat pada hari ini, itu ada benarnya.”
Jauh Dari Demoktratis
Hanya saja, lanjut Rizal, ternyata partai-partai itu makin lama justru semakin menunjukkan sifat yang tidak demokratis secara internal di mana pengaruh ketua umum sangat dominan. Segala hal diatur oleh mereka, termasuk setoran-setoran yang banyak masuk ke kantong ketua umum parpol dan bukan ke organisasi.
“Sebagaimana diketahui, parpol-parpol banyak mendapat pendanaan dari berbagai pihak dan mereka juga banyak “mengutip” dana dari APBN, APBD dan BUMN. Tetapi kebanyakan dana-dana itu masuk ke kantong-kantong ketua umum Parpol dan tidak masuk ke pendapatan resmi partai.Hal-hal itu tidak bisa kita tolerir lagi ! ”cetusnya.
Otoritarisme Partai
Rizal Ramli mengatakan, sesuai dengan konteks negara demokratis kita memang wajib dan perlu adanya partai-partai politik, tetapi pengelolaannya harus ada demokratisasi di dalam partai itu sendiri. Tidak bisa semua kewenangan berasal dari ketua umum parpol.
Menurutnya, para ketua umum parpol saati ini bisa memecat anggota-anggota DPR seenaknya, sehingga 575 anggota DPR hanya bagai taman kanak-kanak yang hanya manut kepada 9 atau 10 ketua umum. Sementara ketua umumnya sendiri di-entertain atau disenangkan oleh penguasa lewat proyek untuk ketua umum, kredit untuk ketua umum dan sebagainya.“Sistem politik seperti itu justru bisa merusak demokrasi,” tegasnya.
Segera Ditata Ulang
Rizal mengusulkan beberapa pembenahan pengelolaan partai politik yang jauh kata demokratis. Menurutnya, parpol dibiayai oleh negara seperti di Eropa, Inggris, New Zealand, Australia dan negara-negara Arab. “Biayanya setelah dihitung tidak mahal hanya Rp30 triliun satu tahun. Toh praktiknya sekarang parpol “nyolong” ramai-ramai itu lebih dari Rp75 triliun.”
Tetapi pembiayaan itu harus diikuti oleh kewajiban untuk mengubah AD/ART parpol. Supaya terjadi demokratisasi internal partai politik. Tidak bisa kita bicara demokrasi sementara di dalamnya sendiri tidak demokratis. Lalu, siapapun anggota parpol tidak perlu jadi mantunya, atau cucunya sendiri bisa menjadi ketua umum.
“Pengeluaran yang dibiayai oleh negara itu harus diaudit. Hanya boleh digunakan untuk kepentingan kaderisasi, kampanye dan organisasi partai politik. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.”
Setelah itu kita baru yakin seandainya parpol itu bersih dan demokratis maka dia sudah pasti akan memperjuangkan keadilan, demokrasi dan good governance dalam pemerintahan. Tetapi jika seperti saat ini parpol suka terima uang sogokan dan tidak demokratis maka mereka tidak pernah perjuangkan keadilan, demokratisasi untuk rakyat, dan tidak pernah memperjuangkan kemakmuran untuk rakyat. Mereka sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri dan kawan-kawannya.
Sudah “Nyolok Mata”
Afiq Naufal, Sekjen Senat Mahasiswa (Sema) Universitas Paramadina Anak muda saat ini sudah gerah, karena melihat oligarki dalam partai politik berlangsung secara terang benderang. Padahal jumlah kaum muda adalah pemilih paling banyak dalam Pemilu 2024. Mereka sudah sangat tidak nyaman dan bahkan alergi terhadap diksi-diksi yang berbau politik.
“Terasa benar pendidikan politik bagi kaum muda amat kurang dan itu berbahaya bagi stabilitas demokrasi ke depan karena sebenarnya pada pengertian kaum muda, demokrasi itu adalah suara rakyat sebagai representasi dari pikiran-pikiran tersebut.”
Afiq Naufan menegaskan, sorotan terbesar saat ini apakah oligarki di masa depan akan hidup semakin subur, di tengah tradisi feodalisme di masyarakat kita. Susahnya, dalam politik kita masih terjebak pada figure ketika pada 2019 misalnya banyak orang yang bersedia mati karena figure tertentu dalam Pemilu.
“Hal itu tentu amat berbahaya bagi demokrasi, Karena alam demokrasi itu sebenarnya adalah setia dan mengedepankan gagasan, ide dan strategi masa depan Indonesia. Sementara di masyarakat kita terlihat masih setia kepada figure atau kultus dan bukan ide dan gagasan.”/
