JAKARTA, Bisnistoday – Pada 1948, ribuan warga Palestina diusir paksa dari tanah kelahiran mereka. Peristiwa itu disebut Nakba yang dalam Bahasa Arab artinya bencana atau malapetaka. Sejak saat itu, warga Palestina telah mengalami puluhan kali pengusiran dan pembersihan etnis.
Namun, pemerintah Amerika Serikat, sekutu erat Israel, tidak mengakui peristwa itu. Para ahli mengatakan AS tetap mengalami amnesia politik dan malah makin memperkuat dukungannya kepada negeri zionis tersebut.
Di bawah pemerintahan periode kedua Presiden Donald Trump, AS bahkan mengambil peran yang lebih aktif dalam urusan Palestina dengan membentuk “Dewan Perdamaian” yang kontroversial untuk mengawasi rekonstruksi Gaza.
Khaled Elgindy, seorang peneliti senior di Quincy Institute, percaya AS tidak akan pernah mengakui Nakba. Menurutnya pendekatan pemerintah AS terhadap konflik Israel-Palestina tidak akan pernah berubah.
Selama beberapa dekade, AS selalu mendukung Israel, baik dalam bentuk bantuan luar negeri maupun bantuan militer, meskipun Israel secara tidak sah menduduki wilayah Palestina dan menerapkan sistem apartheid di wilayah itu.
Sejak 7 Oktober 2023, perang genosida Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 75.000 warga Palestina. Elgindy mengatakan AS telah memainkan peran kunci dalam membiayai konflik tersebut. “Baik atau buruk, sebagian besar buruk, Amerika Serikat terikat erat dengan isu Palestina,” kata Elgindy kepada Al Jazeera.
Pengajuan Resolusi
Pada Kamis (14/5/2026) bertepatan dengan peringatan 78 tahun Nakba, Perwakilan AS Rashida Tlaib mengajukan resolusi untuk secara resmi agar mengakui peristiwa pengusiran massal tersebut dan hak-hak pengungsi Palestina.
Ini adalah kali kelima berturut-turut ia mengajukan RUU tersebut, dengan versi terbaru membawa 12 sponsor bersama, meningkat dari enam ketika pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022.
Dalam konferensi video minggu ini, ia menjelaskan bahwa perlu untuk menarik perhatian pada Nakba, mengingat pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina terus berlanjut.
“Terlalu banyak kolega saya di kongres yang suka bertindak seolah-olah kekerasan negara terhadap rakyat Palestina dimulai dengan ulah Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu. Padahal kita tahu bahwa sejarah Palestina dan kampanye pembersihan etnis telah berlangsung sejak berdirinya [Israel] pada tahun 1948,” kata Tlaib.//
