![Seorang petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke hutan yang terbakar di wilayah Lege-Cap-Ferret, Prancis barat, pada 24 Juli 2026 [Caroline Blumberg/AP]](https://bisnistoday.co.id/wp-content/uploads/2026/07/Karhutla-680x533.jpg)
KARAWANG, Bisnistoday – Anggota Badan Pengkajian (BP) MPR RI Ahmad Syaikhu menggelar Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) di Klari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (20/8). Anggota Legislatif dan Kepala Desa dari tiga kabupaten, yakni Bekasi, Karawang dan Purwakarta hadir. Dipertemukan dengan Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Dr. Sofyan Sjaf.
“Pekan lalu saya bertemu beliau dalam acara BP MPR. Lalu Dr. Sofyan mengungkap soal akurasi data desa yang masih jauh dari fakta.”
Ahmad Syaikhu
Dalam sambutannya, Syaikhu mengaku tertarik dengan fakta yang diungkap oleh Dr. Sofyan terkait belum akuratnya data desa. “Pekan lalu saya bertemu beliau dalam acara BP MPR. Lalu Dr. Sofyan mengungkap soal akurasi data desa yang masih jauh dari fakta,” ujar Syaikhu.
Menurut Syaikhu, hal itu membuat dia berinisiatif mempertemukan Dr. Sofyan dengan kepala desa di dapilnya, yaitu Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.”Saya undang kepala desa dan dipertemukan dengan Dr. Sofyan untuk berdiskusi di forum DPM MPR,” kata Syaikhu.
Mantan Wakil Walikota Bekasi itu berharap, dengan acara ini, akan terbangun kesadaran untuk membangun desa berbasis data. “Tujuannya agar ada kesadaran banyak pihak untuk membangun desa berdasarkan data yang presisi,” harap Syaikhu.
Tidak Akurat
Sementara itu, Dr. Sofyan mengungkap ada 57,7 persen data desa yang masih tidak akurat. Ini membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. “Jumlah data yang tidak akurat sangat besar, yakni 57,7 persen. Ini berdampak pada pembangunan di desa,” ujar Dr. Sofyan.
Dia mengingatkan, kesalahan data semacam ini berpengaruh pada pembangunan nasional secara keseluruhan. “Ini pengaruhnya tak cuma di desa. Tapi juga secara nasional,” ungkapnya.
Terkait hal itu, Syaikhu berharap agar ada perbaikan soal data. Tujuannya untuk menghindari ketidaktepatan program pembangunan.”Ini harus segera dibenahi dan diperbaiki. Pertemuan DPM semacam ini jadi penting sebagai langkah awal,” pungkas Syaikhu.
