JAKARTA, Bisnistoday – Pembangunan dalam konsep PBB tidak hanya mengejar hal yang bersifat material, tetapi lebih kepada pembangunan manusia seutuhnya serta lingkunganya. Pembangunan tidak hanya mengejar material fisik pertumbuhannya, tetapi lebih diarahkan kepada nilai-nilai sebagai manusianya.
Hal tersebut diungkapkan oleh, Sunaryo, Pengajar Bidang Filsafat dan Agama Universitas Paramadina saat dialog kajian bertajuk “Strategi Pembangunan Berorientasi Manusia Berbudaya” di Jakarta, baru-baru ini.
Lebih lanjut Ia mengutarakan, kerangka besar dari konsep pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia itu sendiri. Bukan hanya soal pembanguna infrastruktur, dan mengejar pertumbuhan lainnya, tapi adalah soal bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia.
“Amartya Zen memang mengenalkan pendekatan dalam kerangka Kapabilitas yakni bagaimana merumuskan kebahagiaan, kesejahteraan, dan Kesehatan. Pendekatan itu secara prinsip merupakan kritik terhadap pendekatan sumber daya (resources approach) yang berbasis pada GDP, di mana dianggap negara akan makmur jika GDP tinggi,” terangnya.
Kritik Terhadap GDP
Menurutnya, kritik terhadap GDP itu sendiri adalah rasio gini (ketimpangan) dan HDI (Human development Index). Sehingga, pembangunan manusia bukan hanya soal pendapatan per kapita/GDP tetapi juga ketercapaian bidang kesehatan dan sebagainya.
“Bagi Amartya Zen, pendekatan GDP penting, sejauh bisa memperluas kapabilitas manusianya. Tetapi jika hanya berpatokan pada GDP, sementara kapabilitas manusia menyusut, maka itu menjadi kegagalan dalam tujuan pembangunan manusia seutuhnya,” tegasnya.
Sementara, definisi “kapabilitas” berarti kemampuan untuk meraih hal hal yang dianggap bernilai oleh manusia yang telah dipertimbangkan.
Dalam definisi itu terdapat tiga komponen penting, yakni, pertama kemamuan untuk mencapai atau akses di mana orang bisa meraih hal yang diinginkan. “Contoh yang diamati Amartya Zen ketika di India terjadi kelaparan di India dan Afrika, ditemukan bahwa kelaparan terjadi karena orang tidak mendapat akses terhadap komoditas gandum atau beras.”
Hal tersebut terjadi, karena kendala konflik politik, kapasitas ekonomi atau lainnya. Artinya kelaparan terjadi bukan karena tidak adanya komoditas, tapi karena warga tidak mendapat akses untuk itu. “Hal itu yang menyebabkan pendekatan kapabilitas menjadi penting dalam konsep pembangunan manusia seutuhnya.”
Mengenai Value
Selain itu, lanjut Sunaryo, kedua adalah value atau Nilai yakni Moral dan Budaya. Setiap masyarakat, orang punya nilai, dan Kapabilitas adalah tetap menggambarkan apa yang diinginkan orang sebagai sesuatu yang bernilai. “Dalam konsep pembangunan mainstream, hal nilai seringkali diabaikan.”
Sunaryo mencontohkan, penolakan suku Baduy terhadap internet adalah contoh dari value yang dipertahankan orang Baduy yang menganggap internet belum menjadi value dalam kehidupannya. Bahkan jika dipaksakan, internet itu bisa jadi akan merusak value yang ada.
Ketiga, tambah Sunaryo, aspek Reasoning. Bagaimana pembangunan manusia itu dapat membangun kapasitas kritis manusia dalam bernalar, menjadi berfungsi. “Tapi kalau kapasitas kritis itu dibungkam maka itu sama saja dengan mematikan demokrasi. Pembangunan yang tidak memperhatikan kebebasan.”
Masih Kriteria Material
Pipip A Rifai Hasan, Ketua Paramadina Institute Ethics and Civilization (PIEC) dalam hal ini Yayasan Persada Hati berpendapat, masalah pembangunan yang berbudaya, adalah koreksi dari konsep pembangunan yang ada, yang biasanya memakai kriteria-kriteria fisik material.
“PBB juga sudah mensitir pembangunan manusia yang bukan hanya untuk kebutuhan manusia itu sendiri, tetapi juga memperhatikan lingkungan dan lainnya.”
Ia menjelaskan, konsep pembangunan manusia di Indonesia juga tetap harus dikritisi. Misalnya pembangunan manusia dalam laporan pembangunan tahun 1990-an yang menawararkan banyak pilihan kepada masyarakat, salah satunya membuka akses terhadap pendapatan yang bukan merupakan tujuan utama. Tapi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia.
“Namun ada juga pilihan lainnya yakni umur panjang, pengetahuan, kebebasan politik, keamanan pribadi, partisipasi masyarakat dan jaminan hak manusia tidak dapat direduksi menjadi hanya sebagai makhluk ekonomi.”
Manusia Seutuhnya
Dalam pendapat Amartya Zen, kata Pipip, juga mengenalkan konsep pembangunan manusia dengan konsep Developmnet as a freedom (pembangunan sebagai kebebasan).“Disini ditekankan pada pentingnya demokrasi dan pada kemampuan fungsi nyata untuk melakukan sesuatu.”
Dari konsep-konsep yang ada, kata Pipip, bagi Indonesia terasa tidak ada sama sekali konsep yang mendasari sebuah pembangunan manusia terkait Etika Moral dan Wawasan Spiritual. Hal itu yang tidak terlihat dalam pengertian-pengertian pembangunan dari konsep-konsep pembangunan manusia di dunia.
“Maka dari itu di Indonesia sebaiknya konsep pembangunan manusia dilengkapi dengan sisi material dan spiritual. Atau pembangunan manusia seutuhnya.”//
