AKHIRNYA keputusan Presiden FIFA (Federasi Sepak Bola Dunia) Gianni Infantino final. Dan Indonesia batal menjadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia Sepak Bola U- 20 tahun 2023. Kegagal ini tak lepas dari penolakan keikutsertaan kontingen Israel oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster maupun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Forum Internasional seperti sepak bola tentu menjadi ajang strategis diplomasi politik bagi setiap pemerintah. Apalagi dunia persepakbolaan di tanah air yang mengundang perhatian banyak penggemarnya.
Penolakan yang dilakukan oleh dua gubernur di atas tentu memiliki bobot diplomasi yang tinggi karena keduanya adalah tokoh dari PDI Perjuangan. Dimana kita tahu partai ini adalah pendukung dari pemerintah Joko Widodo – Maruf Amien.
Pesan yang tertangkap sebetulnya jelas, bahwa pemerintah pusat sendiri sebetulnya yang menghendaki walaupun dilakukan dengan diplomasi yang tinggi dengan dikirimkanya Menteri BUMN yang juga merangkap sebagai ketua PSSI ( Persatuan Sepak Bola Indonesia), Erick Tohir. Lobi formal untuk menyusulkan keputusan agar Indonesia tetap jadi tuan rumah tentu urusan yang tidak mudah.
Beberapa faktor pertimbangan FIFA tentu sangat banyak. Penolakan bisa jadi berarti tidak adanya jaminan keamanan bagi kontingen Israel. Kemudian FIFA tentu juga sebagai organisasi merasa kesulitan untuk menolak kepesertaan Israel karena negara ini resmi telah masuk kompetisi. Ditambah lagi dengan posisi Erick Tohir yang juga sebagai ketua PSSI dan Menteri BUMN sekaligus tentu menunjukkan wibawa yang rendah dalam lobi karena persepakbolaan di Indonesia dianggap bukan lagi harus bebas campur tangan pemerintah, melainkan pemerintah sendiri telah dianggap mengontrol persepakbolaan di tanah air.
Dalam kepentingan diplomasi politik, yang dilakukan pemerintah dalam pemberian dukungan politik terhadap kemerdekaan Palestina dari Israel memang mendapat keuntungan besar. Sebab forum Piala Dunia U -20 ini tentu tak hanya akan mengundang perhatian internasional tapi juga akan memberikan pemahaman terhadap literasi politik di dalam negeri terkait masalah Isreal – Palestina. Masyarakat jadi semakin memahami soal politik luar negeri.
Indonesia secara platform politik tentu sulit untuk dapat melepaskan sikap politiknya ke dunia Internasional terhadap dukunganya terhadap Palestina. Ini sudah menjadi komitmen Konstitusi. Selain tentu hubungan ideologis strategis dan politik yang telah dijalin erat Palestina dan Indonesia sejak lama. Begitu sebaliknya, dimana Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Sikap politik Indonesia tentu membawa kekecewaan bagi para pecinta bola. Tapi justru sebaliknya, pemerintah tentu diuntungkan dengan telah berikan semacam pembuka bagi kepentingan literasi politik luar negeri Indonesia kepada masyarakat luas.
Sementara itu, dalam konteks argumentasi kerugian ekonomistik tentu menjadi pertimbangan terakhir. Memang berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang secara langsung atau tidak akan mendapatkan keuntungan dari perhelatan yang akan digelar. Namun tentu pemerintah akan mengesampingkanya.
Dalam konteks ekonomi, justru yang terpenting sebetulnya bukan pada soal event yang akan digelar, tapi bagaimana dampak strategis ekoniminya pasta pembatalan. Hubungan dagang atau hubungan ekonomi tentu tak akan begitu saja diputuskan. Justru sebaliknya, hal yang terjadi justru hubungan hubungan ekonomi akan muncul sebagai alat diplomasi selanjutnya untuk memoderasi ketegangan. Bagaimana diplomasi ekonomi digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan jalinan hubungan politik agar lebih baik. Sebut saja misalnya hubungan Cina dan Amerika Serikat yang erat dalam urusan dagang namun bermusuhan secara politik. Oleh Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
