JAKARTA, Bisnistoday- Kementerian Keuangan mengusulkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai berupa dua bidang tanah aset milik eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) suntuk PT Hutama Karya (Persero). Pemberian aset senilai Rp1,93 triliun tersebut diusulkan kepada Komisi XI DPR.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR, Senin (3/9) mengungkapkan, tujuan penambahan modal tersebut untuk mengoptimalkan aset properti eks BPPN, memperbaiki struktur permodalan Hutama Karya, dan meningkatkan kapasitas usaha guna mendukung pelaksanaan pemerintah.
Ia menambahkan, PMN Non Tunai berupa dua bidang tanah yang akan diberikan kepada Hutama Karya terletak di Karawaci, Tangerang seluas 173,13 ribu meter persegi dan di Plaju, Palembang seluas 201,66 ribu meter persegi.
Nilai tanah di Karawaci sekitar Rp1,81 triliun dan di Palembang sekitar Rp122,76 miliar sehingga totalnya menjadi Rp1,93 triliun.
“Manfaat dan urgensi PMN Non Tunai ini menciptakan multiplier effect yang mampu meningkatkan perekonomian daerah setempat. Adapun bagi pemerintah pemberian PMN Non Tunai kepada Hutama Karya dapat membuat aset pemerintah yang idle menjadi produktif sehingga berkontribusi terhadap fiskal dan pajak,” imbuhnya.
Sementara bagi Hutama Karya, PMN Non Tunai dapat meningkatkan kemampuan keuangan dan kapasitas usaha perusahaan.
“Bagi masyarakat, PMN Non Tunai dapat memberi manfaat pada masyarakat karena fasilitas seperti pasar modern dan toko ritel akan dibangun di atas lahan sehingga lapangan kerja juga tercipta,” ucapnya.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga mengusulkan pemberian PMN tunai kepada Hutama Karta senilai Rp7,5 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra sehingga total PMN tunai yang diterima di 2022 akan menjadi Rp31,35 triliun.
Lanjutkan Bangun Tol
Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto mengungkapkan dana PMN tunai senilai Rp7,5 triliun digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra.
Ia merinci senilai Rp2,83 triliun akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan ruas tol Sigli-Banda Aceh, Rp97 miliar untuk ruas tol Taba Penanjung-Bengkulu, Rp2,31 triliun untuk ruas tol SP Indralaya-Prabumulih, Rp1,13 triliun untuk ruas tol Pekanbaru-Dumai, dan Rp1,12 triliun untuk ruas tol Kisaran-Indrapura.
“Manfaat dari sisi pemerintah, dengan penambahan PMN kepada Hutama Karya, PMN diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan kepada negara,” kata Budi. Ia merinci ruas tol Pekanbaru-Dumai akan dapat menyerap 91,96 ribu tenaga kerja per tahun dan menambah fiskal Rp70,25 triliun dan ruas tol SP Indralaya-Prabumulih dapat menyerap 112,06 ribu tenaga kerja per tahun dan menambah fiskal senilai Rp46,82 triliun.
Ruas tol Kisaran Indrapura dapat menyerap hingga 42,42 ribu tenaga kerja dan menambah fiskal RpRp15,65 triliun dan tol Taba Penanjung-Bengkulu dapat menyerap 28,52 ribu tenaga kerja per tahun dan menambah fiskal senilai RpRp4,11 triliun.
Sementara itu, ruas tol Sigli-Banda Aceh nantinya diperkirakan akan mampu menyerap 51,70 ribu tenaga kerja per tahun dan menambah fiskal senilai Rp12,35 triliun.
Untuk masyarakat, dengan adanya Jalan Tol Trans Sumatra, waktu tempuh perjalanan dari satu daerah ke daerah lain menjadi lebih pendek dan biaya transportasi juga menurun.
“Penambahan PMN senilai Rpp7,5 triliun juga akan memperkuat struktur permodalan dalam rangka menyelesaikan penugasan pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatra,” ucapnya./
