JAKARTA, Bisnistoday – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) maupun Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR didesak untuk mengumumkan hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol. Hal ini dinilai penting, untuk mengetahui ruas tol mana saja yang tidak memenuhi SPM kepada pengguna atau masyarakat.
“Hasil evaluasi SPM apakah menjadi dokumen publik atau tidak sih? Kalau memang dokumen publik ya harus disampaikan ke masyarakat. Ini yang tidak pernah terbuka,” ungkap Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna, dalam diskusi yang bertajuk “Peranan Masyarakat dalam SPM Jalan Tol dan Konsekuensi Operator Jalan Tol” di Jakarta, Rabu (30/8).
Yayat mengatakan, kalau ada ruas tol secara SPM tidak memenuhi syarat, tetapi ruas merugi terus, bagaimana pengaruhanya terhadap kenaikan tarif? “Misalnya, sudah berdarah-darah, tapi tak penuhi SPM, kalau tidak naik gimana? Kalau tak penuhi SPM kan cuma teguran, tak pernah ada pembatalan tarif,” terangnya.
Pengamat Perkotaan ini menguraikan pengelola tol intinya bagaimana mempertahankan servis, dengan menawarkan waktu, kecepatan, kenyamanan. “Sekarang ini, memang diakui, pendapatan operator tol ada yang sebagai mata air, dan air mata. Misalnya tol ke arah Tanjung Lesung, atau Tol Trans Sumatera, Tol Balikpapan, banyak yang rugi.”
Yayat mengatakan, jauh berbeda ruas tol yang menguntungkan seperti tol dalam kota Jakarta, Tol JORR dan lainnya. ”Apapun alasannya, selama ini masyarakat mintanya tol jangan macet. Dan ini harus diubah paradigmanya, bayar tol sebagai kontribusi untuk pembangunan. Ada yang masa bodoh, masalah tarif, suka ya dipakai, dan nggak ya tak usah,” tuturnya.
Ia mengatakan, adanya ruas tol seperti Jagorawi yang murah dengan bergelimang macet, sedangkan ruas tol di Lebak, sepi dan juga mahal atau sekitar Rp56 ribu kearah tanjung Lesung. Bayangkan tol berada di daerah yang bukan perkotaan, daya belinya atau minatnya melintas rendah.
“Bagi tol yang sepi ini, merugi tentu memilih mengejar kenaikan tarif dan nantilah SPM. Ada yang protes juga, selama ini yang dirasakan pelayanan tidak berubah, tapi tarif naik terus,” cetusnya.
Tol Macet Seharusnya Gratis
Menurut Sony Sulaksono Wibowo, Anggota BPJT dari Unsur Kepentingan, Asosiasi dan Akademisi, Kementerian PUPR, dalam penentuan tarif mempertimbangkan bahwa jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, dan menjadi bagian dari satu kesatuan jaringan jalan nasional.“Persoalan kalau macet, ya boleh setuju gratis, namun persoalanya seberapa lama macetnya, sejam atau seharian. Ini yang digarisbawahi,” katanya.
Sony mengutarakan, dari sisi pemerintah bahwa jalan tol sebagai penyediaan konektifitas jalan, dan penghematan anggaran. Disisi lain, investasi swasta juga harus menguntungkan. Karena itu, pemerintah akan memberikan tarif dan konsesi. “Tapi tidak melulu itu, harus dipikirkan pelayanan. Tol lebih berpihak perlancar konektifitas dan peningkatan ekonomi masyarakat.”
Ia mengaku, tidak semua ruas jalan tol menguntungkan, tetapi ada yang rugi dan sepi. Diperkirakan sekitar 1.500 km panjang tol yang pendapatanya dibawah operasi. “Kalau sepi, ya bagaimana pemda merangsang kegiatan ekonomi lokalnya agar terus menguntungkan,” ujarnya.
Bagi Investor, lanjut Sony sebagai pemanisnya adalah tarif dan konsesi. Sedangkan investasi public memang sulit mendapatkan untung seperti layanan kesehatan, angkutan umum, listrik dan lainnya. “Tarif dan konsesi sebagai pemanisnya.”
Tarif tol sendiri, menurut Sony, sudah memperhitungkan capex yang dikeluarkan, operasional dan tambahan lingkup. Keseluruhan investasi ini, akan dikompensasi dengan tarif jalan tol. “Kalau misalnya melalui jalan biasa sejauh 50 km, dan melalui tol hanya 20 km, dan lalulintasnya dan selisih 30 km itu digunakan untuk tarif.”
Kewenangan BPJT Diamputasi
Sony Sulaksono, mengatakan, pada awal Mei 2023 sejak disusun BPJT baru mengalami perubahan significant. Sekarang, BPJT strukturnya tinggal tiga Jabatan. Ketua BPJT merangkap Anggota, Anggota BPJT mewakili Kepentingan, Asosiasi dan Akademisi, serta Anggota BPJT mewakili masyarakat.
“Kewenangan juga berubah, dari semua urusan tol sekarang dikembalikan ke bidang masing-masing, yakni urusan teknis ke Ditjen Bina Marga dan urusan investasi dan kelayakannya di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Jadi praktis, kami hanya lebih ke koordinasi dengan BUJT saja,” terang Sonny.
Menurut Sonny, dalam praktiknya tentu perlu koordinasi khususnya dalam penentuan penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali. BPJT lebih mengurusi untuk operator tol yang telah berkontrak. “Misalnya saja, ruas tol seharusnya belum bisa naik, tapi kalau sudah dinyatakan layak oleh Bina Marga ya, tentu naik.”
Sony menambahkan, sesuai target, Jalan tol beroperasi tahun pada 2024 nanti mencapai 4.600 km atau ada penambahan 2.500 km ruas tol baru beroperasi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.//
