JAKARTA, Bisnistoday – Temuan transaksi yang mencurigakan sebesar Rp349 Triliun oleh PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) merupakan skandal terbesar sepanjang sejarah, bahkan terbesar di dunia. Mantan Presiden AS, Donald Trump saja, hanya terjerat kasus sogok sekitar Rp3-4 miliar, sudah dijebloskan ke penjara.
“Kasus Rp 349 triliun sudah kategori ‘Tera Skandal’ bukan lagi Mega skandal,” tukas Rizal Ramli, Tokoh dan Ekonom Senior, saat diskusi publik yang dimotori, Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bertema; Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan (Berkaca pada kontroversi 349 T di Kementerian Keuangan RI) di Jakarta, Rabu (12/4).
Rizal mengutarakan, pejabat yang gemar pamer kemewahan yang menjadi titik tolak indikasi sumber terjadinya revolusi sosial di berbagai negara. Di Philipina, rakyat tidak begitu bergejolak karena terbunuhnya Benigno Aquino, tapi Ketika majalah Life memuat gambar-gambar 3.000 pasang sepatu Imelda Marcos, permata dan perhiasan lain, maka seketika kemarahan rakyat Philipina memuncak dan menjatuhkan Ferdinand Marcos dari kekuasannya. “Hal itu bisa terjadi di mana saja termasuk Indonesia,” cetusnya.
Seperti biasanya, para pejabat borjuis yang terjadi di dunia setiap rezim korup dan hedon, pasti akan menaikkan pajak. “Hari ini, rakyat kita juga marah karena Rafael yang punya uang cash Rp500 miliar ternyata rumah mewahnya hanya bayar pajak Rp300 ribu saja, pajak yang lain tidak dibayar.”
Saling Melindungi
Menurut Rizal, sistem dan personalia SDM pajak yang bagus sayangnya hanya galak kepada wajib pajak, tapi lunak ke dalam sistemnya sendiri, karena ada “geng perompak” di dalamnya yang saling melindungi dan saling membantu.
Terkait hal ini, Rizal mendukung penuh, langkah Menkopolhukan Mahfud MD untuk membuka skandal Rp349 triliun. “Hanya saja, Ketika saat membentuk Satgas anti TPPU yang melibatkan Sri Mulyani (SMI) di dalamnya, maka itulah “The Joke of the Month” atau lelucon paling lucu di bulan ini,” ujarnya.
Menurut Rizal, SMI boleh disebut sebagai sumber masalah di Kemenkeu. Tidak bisa Lembaga yang akan diperiksa tapi pimpinannya ikut dalam tim pemeriksa. Dalam kasus bank Century dulu, sebenarnya sederhana, bank bermasalah dengan dana pihak ketiga yang hanya butuh ditutup Rp 2 triliun saja dan selesai. Satu hari selesai dan bank sehat Kembali.
Tidak hanya itu, menurut Rizal, sekarang terjadi lagi setiap kali SMI meminjam uang ke luar negeri dengan rate bunga 2-3 kali di atas rating bunga negara yang di bawah Indonesia. Rating Philipina, Thailand dan Vietnam itu di bawah rate bunga pinjaman di Indonesia.
Sementara, Wijayanto, Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES menguraikan, kekhawatirannya bahwa Pemilu 2024 tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya ritual dan prosedur formalitas. “Yang terpilih adalah orang-orang dan elit dan oligarki yang sama. Warga negara hanya menjadi penonton dan subjek penderita,” ucapnya.Situasi demokrasi terakhir di Indonesia sebagaimana disitir oleh para ahli politik memang tengah mengalami kemunduran dan bahkan reversi/pembalikan ke arah otoriterisme.
Mencari Pemimpin Jujur Tidak Korupsi
Merujuk pada riset CSIS, lanjut Wijayanto, ada 54% pemilih yang berasal dari generasi Z dan milenial yang usianya antara 15-31 tahun. Mereka ternyata punya imajinasi dan harapan yang berbeda. Generasi itu 98-99 % dari mereka sangat aktif di internet. Mereka juga mempunyai karakter yang berbeda dari generasi sebelumnya.
“Pemilih di atas mengharapkan sekali pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang jujur dan tidak korupsi, dan itu jauh lebih tinggi daripada karakter merakyat dan sederhana yang tidak lagi menjadi pallng popular. Yang terpopuler sekarang adalah jujur dan tidak korupsi. Hal itu menjadi amat penting bagi generasi pemilih yang akan datang,” paparnya.
Isu penting lainnya, tambah Wijayanto, yakni kesejahteraan masyarakat dan lapangan pekerjaan dan pemberantasan korupsi. Hal hal itu yang sangat dipentingkan oleh generasi Z dan kaum milenial sebagai pemilih mayoritas ke depan.
“Sayangnya di Indonesia dari pemilu ke pemilu kita tidak pernah membahas isu yang sangat substantif ini. Isu ketimpangan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan telah dialihkan ke politik identitas. Politik identitas yang direkayasa itu dijalankan untuk menyembunyikan persoalan substantif tadi dan hanya obat sesaat bagi ketimpangan yang dirasakan oleh publik secara nyata,” urainya.
Di negara-negara Skandinavia, topik kesejahteraan umum sudah menjadi perjuangan sejak lama di 1970 an, di Jerman, Belgia, Perancis, swedia dan berbagai negara sudah menjadi satu isu Bersama. Pertanyaannya, Bagaimana kesejahteraan publik bisa diwujudkan dan dengan komposisi apa?
‘Terutama dalam pemanfaatan pajak untuk kesejahteraan sosial. Di negara-negara maju komposisi pajak ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan dan tidak boleh ada warga yang terlalu miskin sehingga tidak bisa berobat, ke dokter dan Pendidikan. Caranya, adalah dengan memberlakukan pajak progresif,” tegasnya.
Ia berpendapat, di Indonesia pajaknya sudahlah rendah, namun masih diliputi oleh kekhawatiran umum tentang pajak yang akan dikorupsi dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. “Kasus Rafael terkuak ke publik sebagai gambaran dari betapa sulitnya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemanfaaatan pajak negara,” tuturnya./
