JAKARTA, Bisnistoday – Polemik dana Rp4,17 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diduga mengendap sebagai deposito di bank kian memanas pasca-penjelasan Bank Indonesia (BI). Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, membuka suara untuk klarifikasi, menegaskan bahwa data tersebut bersumber dari laporan bulanan perbankan yang diverifikasi secara ketat.
Menurut Denny, BI memperoleh informasi posisi simpanan dari seluruh kantor bank pelapor berdasarkan akhir bulan. “Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor,” ungkap Denny dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
Proses selanjutnya melibatkan pengecekan kelengkapan data oleh BI sebelum dipublikasikan secara agregat. “Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia,” tambah Denny.
Polemik ini bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian pada Senin (20/10). Purbaya menyebut Pemprov Jabar menyimpan deposito Rp4,17 triliun, bagian dari total dana mengendap Rp233 triliun di rekening kas daerah seluruh Indonesia.
Selain Jawa Barat, Purbaya juga soroti Pemprov DKI Jakarta dengan Rp14,68 triliun dan Jawa Timur Rp6,8 triliun sebagai contoh lambatnya realisasi belanja APBD. Data BI yang dikutip menunjukkan simpanan provinsi mencapai Rp60,2 triliun, kabupaten Rp134,2 triliun, serta kota Rp39,5 triliun, memicu perdebatan soal efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi langsung menampik tudingan tersebut, mengklaim telah mengecek langsung ke Bank BJB sebagai bank penyimpan kas daerah. “Tidak ada uang nganggur atau deposito Rp4,17 triliun selayaknya temuan Purbaya,” tegas Dedi.
Dedi menjelaskan bahwa simpanan aktual hanya Rp2,6 triliun per 17 Oktober, bersifat dinamis untuk operasional pemerintah tanpa pengendapan. Klarifikasi ini dilakukan Dedi usai mendatangi Kemendagri dan BI, menekankan transparansi APBD Jabar demi kepentingan masyarakat. (E2-Danu)
