JAKARTA, Bisnistoday – Perencanaan program kerja di Kementerian PUPR tahun 2023, akan difokuskan pada tiga hal, yakni untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, fokus pada OPOR (optimalisasi, pemeliharaan, operasi serta rehabilitasi), dan fokus pada program prioritas.
“Saya ingin menyampaikan kembali pesan Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Hari Bakti PU ke-76, bahwa ke depan kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas, yang smart dan ramah lingkungan, yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah, dan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia Maju,” kata Menteri Basuki saat membuka Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Kementerian PUPR Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (17/2).
Basuki Hadimuljon menuturkan Rakorbangwil yang diselenggarakan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) ini merupakan bagian dari rangkaian forum-forum perencanaan di tingkat Kementerian PUPR maupun secara nasional terkait program-program pembangunan infrastruktur.
Sebagai contoh, Menteri Basuki menyebutkan penanganan jalan rusak di kawasan Liang Melas Datas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang tengah dilakukan Kementerian PUPR menjawab aspirasi petani jeruk di Kabupaten Karo.
“Inilah yang dimaksudkan menghubungkan jalan nasional ke jalan produksi. Hal-hal seperti inilah yang harus dipriroitaskan salah satunya selain menghubungkan ke kawasan industri. Sehingga apa yang kita lakukan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,”ujarnya.
Dikatakan Menteri Basuki, upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) dan perencanaan yang berkualitas. “Jadi tidak asal mengusulkan program. Pengawasan juga harus lebih ketat untuk menjamin kualitas,” tuturnya.
Menteri Basuki menambahkan,untuk fokus pembangunan kedua yang akan dilakukan Kementerian PUPR adalah memberikan perhatian lebih besar pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi ”Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi” atau disingkat OPOR.
“Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan, tidak hanya dioperasikan tetapi juga dipelihara seperti pasar-pasar yang sudah dibangun Kementerian PUPR,” tuturnya.
Selanjutnya adalah optimalisasi untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. “Sebagai contoh, jika telah dibangun infrastruktur penyediaan air baku berkapasitas 200 liter/detik dan sekarang baru dimanfaatkan 50 liter/detik, maka jangan bangun lagi yang baru, optimalkan dulu yang ada tersebut. Terakhir, rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula, seperti rehabilitasi irigasi untuk kembali meningkatkan intensitas tanam,” jelas Menteri Basuki.
Program Prioritas
Terakhir dikatakan Menteri Basuki, fokus ketiga Kementerian PUPR sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memprioritaskan dukungan terhadap 118 kawasan yang dikembangkan pada tahun 2023.
“Jangan lupa kita juga diarahkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk membantu penanganan kemiskinan ekstrem, melalui pembangunan sarana prasarananya seperti rumah layak huni dan sanitasi,” ujarnya.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang hadir sebagai pembicara tamu dalam acara tersebut mengatakan, sejak triwulan IIII tahun 2020 realisasi investasi di luar Pulau Jawa selalu lebih besar dari realisasi investasi di Pulau Jawa, dengan jumlah investasi di luar Jawa sebesar 52% dan 48% di Pulau Jawa yang menyerap 1,2 juta tenaga kerja pada 2021.
“Hal ini tidak lepas dari pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang masif oleh Kementerian PUPR pada masa Pemerintahan awal Presiden Jokowi,” ujarnya./
