JAKARTA, Bisnistoday – Inggris menuduh tindakan para pemukim Israel di Tepi Barat yang didukung oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu sedang melakukan pembersihan etnis di Tepi Barat. Ini merupakan kecaman paling keras dari Inggris sejak mensponsori berdirinya negara zionis tersebut pada 1948.
Di hadapan parlemen (House of Commons), Menteri Luar Negeri Inggrs Ed Miliband menyatakan bahwa pemerintah kini mengambil sikap resmi bahwa pendudukan Israel atas Tepi Barat adalah tindakan yang sepenuhnya melanggar hukum, sembari mengumumkan sanksi menyeluruh terhadap perdagangan yang melibatkan permukiman Israel.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan bahwa ia tidak akan tinggal diam menyaksikan penderitaan yang mengerikan terus berlanjut. Dalam tulisannya di surat kabar The Guardian, ia menyebutkan bahwa selama ini Inggris terlalu ragu untuk bertindak karena takut dituduh anti-Israel.
Perubahan drastic sikap Inggris ini terjadi setelah serangkaian upaya diplomasi intensif sepanjang musim panas di tengah meningkatnya kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat, situasi yang telah mendorong 12 negara, termasuk Prancis dan Kanada, untuk mengumumkan penerapan sanksi terhadap Israel.
Dalam pernyataan bersama, Burnham, Emmanuel Macron, dan Mark Carney menyatakan: “Sudah saatnya mengambil tindakan lebih lanjut untuk menegakkan komitmen kita dalam melindungi solusi dua negara serta kepentingan dan nilai-nilai kita, sebelum terlambat.”
Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengumumkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem serta pelarangan masuk ke Israel bagi 12 anggota parlemen dan aktivis Inggris, termasuk Jeremy Corbyn dan anggota parlemen dari Partai Buruh, Diane Abbott.
Saar menuduh Miliband menyebarkan kebohongan yang keterlaluan dan menyatakan bahwa pemerintah Inggris secara sistematis bertindak melawan negara Israel. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, memperingatkan bahwa AS dapat mengambil tindakan balasan terkait perdagangan.
Namun, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa Washington jelas tidak akan mengikuti langkah Inggris tersebut dan tidak ingin melihat ketidakstabilan di Tepi Barat, meski ia menolak berkomentar lebih lanjut. Burnham sebelumnya telah memberikan informasi mengenai rencana ini kepada Donald Trump.
Dalam pernyataannya di hadapan parlemen, Miliband menyampaikan bahwa pemerintah Inggris akan memberlakukan Larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan, serta larangan baru terkait izin ekspor senjata dan ekspor lainnya yang berkontribusi secara material terhadap pendudukan tersebut.
Mereka juga melarang penyediaan layanan, seperti konstruksi atau pembiayaan, bagi permukiman Israel, serta larangan beriklan untuk permukiman tersebut di Inggris. Inggris juga menerapkan sanksi terhadap individu-individu kunci di Israel yang dituduh memicu kekerasan oleh para pemukim.
Larangan baru terkait izin senjata dan ekspor lainnya yang berkontribusi secara nyata terhadap pendudukan juga diberlakukan.
Menlu Inggris menyatakan bahwa langkah ini akan menunjukkan bahwa “Inggris tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan yang mendalam, dan juga tidak tidak berdaya”.
Dalam pernyataan yang penuh emosi, ia menggambarkan penderitaan yang ia dengar dari warga Palestina di Tepi Barat yang rumahnya dihancurkan, serta dari para dokter di Gaza yang menyaksikan anak-anak meninggal saat menunggu perawatan medis.
Langkah krusial
Langkah Inggris ini menjadi semakin krusial akibat rencana Israel untuk memperluas proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem; langkah yang secara efektif dapat memutus akses antara wilayah utara dan selatan Tepi Barat serta mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.
Para menteri memperkirakan aturan hukum untuk memberlakukan larangan perdagangan dan sanksi tersebut akan siap dalam waktu sembilan bulan, meskipun aturan ini bisa saja menghadapi gugatan hukum yang dapat menyebabkan penundaan.
Miliband tidak sampai menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida—seperti yang dituntut oleh sebagian kalangan sayap kiri—dan menyatakan bahwa Inggris akan menunggu keputusan pengadilan internasional. Namun, ia mengakui adanya bukti kejahatan perang yang dilakukan Israel.
Saat berbicara di hadapan parlemen, ia mengatakan: “Pemerintah Inggris sepakat bahwa terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang dilakukan oleh para teroris pemukim.
“Terlalu sering pemerintah Israel menutup mata terhadap hal ini; bahkan lebih buruk lagi, sejumlah anggotanya telah mengeluarkan pernyataan dan mengambil tindakan yang mendukung pengusiran paksa warga Palestina,” ujarnya.
“Saya menyadari betapa seriusnya pernyataan ini, namun kebenaran adalah hal yang layak didapatkan oleh mereka (warga Palestina) yang menghadapi penderitaan semacam itu. Dan hal ini seharusnya menjadi awal menuju keadilan.”//
