JAKARTA, Bisnistoday – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku peningkatan konsumsi solar yang terjadi saat ini akibat peningkatan kegiatan ekonomi yang berdampak terhadap sektor industri dan konsumsi serta berdampak pada peningkatan arus barang logistik dan transportasi.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan fungsi kami dalam melakukan pengendalian dan juga pengawasan atas penyediaan dan distribusi BBM,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat rapat dengar pendapat dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.
Tak hanya itu, menurut Kepala BPH Migas, pihaknya juga menemukan kendaraan-kendaraan tambangdan perkebunan yang ikut mengantre solar subsidi. Padahal, kendaraan industri seharusnya menggunakan solar nonsubsidi. Disparitas harga solar subsidi dengan solar nonsubsidi yang terpaut jauh menyebabkan terjadinya penimbunan dan solar oplosan di berbagai daerah di Indonesia.
Tambah Kuota Subsidi
Komisi VII DPR bersama BPH Migas juga sepakat menambah kuota BBM jenis solar subsidi pada 2022 sebanyak dua juta kiloliter guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia.
“Komisi VII DPR sepakat untuk melakukan penambahan kuota solar subsidi sebanyak dua juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. Pada 2022, kuota solar subsidi ditetapkan 15,1 juta kiloliter dan telah tersalurkan sebanyak 3,79 juta kiloliter per 27 Maret 2022.
Sementara, stok solar Pertamina tercatat sebanyak 1,9 juta kiloliter, yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan selama 23,27 hari ke depan. Dalam rapat itu, legislator juga meminta pemerintah untuk menyiapkan peta jalan dan infrastruktur strategic petroleum reserves (SPR) untuk menjaga ketahanan energi nasional./ Ant
