JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah diminta untuk menata ulang industri kelapa sawit nasional agar lebih menguntungkan dan berpihak kepada masyarakat luas. Akibat salah tata kelola industri sawit nasional malah merugikan rakyat yang seharusnya bisa memetik keuntungan atas melonjaknya harga Crude Palm Oil (CPO) dunia.
“Semestinya dengan harga sawit dunia ini melonjak, Indonesia sebagai produsen terbesar dapat untung besar. Hanya saja, mengapa yang terjadi harus merugi?” tukas Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta saat Gelora Talks bertema Setelah Pemerintah Melarang Ekspor Sawit dan Minyak Goreng, Apa Selanjutnya? Hadir dalam dialog secara virtual adalah Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI, Dradjad Hari Wibowo, Ekonom Nasional, Tulus Abadi, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Rabu (27/4) sore.
Anis Matta mengandaikan, kejadian kelangkaan minyak goreng ini ibarat hal yang sama dengan kelangkaan BBM di Arab Saudi. Bagaimana mungkin dengan produksi melimpah sebanyak 50 juta liter tidak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga yang hanya 3 juta liter?
Contoh mudahnya, lanjut Anis Matta, Rusia yang dikenai sanksi PBB dan NATO saja malah dapat keuntungan dari pendapatan minyak mentahnya. Negara tersebut malah mampu menjual minyaknya dengan kenaikan 2,5 dolar AS per liter. “Jadi situasi sekarang semakin menunjukkan negara tidak terkelola dengan baik,” cetusnya.
Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI menambahkan, kondisi kisruh minyak goreng ini memperlihatkan pemerintah tak paham pengelolaan sawit nasional. Atau bahkan sebaliknya, malah justeru mengetahui benar seluk beluk industri sawit, dan demikian juga mungkin saja potret nyata permainan oligarki atau dikendalikan oleh oligarki.
Wajar saja, menurutnya, lebih dari separuh lahan sawit dikuasai oleh oligarki sehingga kalau tidak dapat diselesaikan secara terintegrasi akan saja muncul setiap saat. Ini merupakan moment untuk merubah regulasi industri untuk mengedepankan kepentingan nasional.
“Separuh lebih, penguasaan lahan sawit dikuasai swasta, sebagian saja BUMN dan masyarakat. Kalau industri ini dilepas ke market, maka akan sulit pengamat memprediksi, ekonom juga tak mengetahui kapan harga naik atau turun. Bandar tentu tak mau kalah kan? Tinggal memanfaatkan situasi yang ada,” terang Sultan Baktiar.
Mestinya, lanjut Sultan Baktiar, komoditas strategis yang mengusai hajat hidup masyarakat harus dibawah kendali pemerintah penuh. Jangan sampai pemerintah malah diatur oleh oligarki pemodal sehingga mlempem. “Komoditas strategis, pemerintah harus diatur sekuat mungkin, jangan sampai malah diatur-atur,” cetusnya.
Sejatinya, menurut Sultan Baktiar, kondisi sekarang ini negara harus hadir dengan menyelesaikan kemelut sawit domestik. Persoalan yang mendasar bukan di industri sawit saja, tetapi urusan kartel oligarki yang menyelimuti. “Lihat saja cara penyelesaian kemelut minyak goreng terkesan hit and run. Ini belum menyentuh akar permasalahan, bagaimana struktur pasarnya,” terangnya.
Rombak BPD PKS
Dradjad Hari Wibowo, Ekonom Nasional menuturkan, dengan kondisi global yang kritis seperti sekarang ini, selayaknya pemerintah mengambil kebijakan dengan sangat hati-hati. Mengenai kebijakan minyak goreng, Drajat meminta pemerintah harus mengambil langkah yang efektif. Sebab, para pengusaha sawit juga akan mencari celah dari aturan apa saja yang diterbitkan. Apabila keputusannya hanya melepas ke pasar yang tak perlu mikir, pastinya bisa saja akan terjadi ledakan kamarahan rakyat.
Kedepan, Drajat mendesak pemerintah merombak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS). Terkait kemelut kepala sawit ini, apakah pemerintah harus memastikan memilih pangan atau pengembangan biodiesel? Karena kompetisi penggunaan biodiesel dan pangan terus terjadi sehingga butuh kebijakan paling cocok bagi keduanya.
Selama ini, terkesan BPD PKS peranya tidak sebanding dengan dana yang dikelolanya. BPD PKS juga harus berkoordinasi dengan Perum Bulog. Sebab, kalau tidak ada intervensi efektif, maka masalah terus saja timbul tenggelam. “Saya yakin pemerintah paham, hanya tinggal political will-nya saja,” tegasnya.
Disisi lain, Drajat meminta bentuk kebijakan jangan hanya diatas kertas saja, tetapi di lapangan tidak efektif. Karena komoditas pangan yang kritis tidak hanya minyak goreng, bisa saja gandum sebagai bahan mie instan. Demikian juga persoalan subsidi BBM yang butuh kebijakan komprehensif.
“Saran saya, pemerintah perlu buat pilihan, bagaimana campuran atau bauran pangan dan energi dalam BPD PKS. Dan bagaimana pilihan untuk pengamanan ini, setelah itu dibuat, diwujudkan perombangan kelembagaan dan penyediaan dana.Kalau hanya rapat, hanya otak atik pajak, DMO, dan lainnya, tentu tak efektif dan persoalan belum selesai sudah melebar ke komoditas lainnya,” terangnya. /
