JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah diminta melakukan pengelolaan fiskal ekstra hati-hati untuk memastikan bahwa APBN dapat menjadi amunisi untuk meredam guncangan dan menjadi bantalan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, diperlukan kecermatan tinggi dalam mengelola belanja negara dengan cara menunda belanja yang dianggap belum prioritas dan meningkatkan kecepatan realisasi belaja prioritas. Hal tersebut, terungkap dalam diskusi yang digelar oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), di Jakarta, baru-baru ini.
Dalam keteranganya, di Jakarta, Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad mengutarakan, pemerintah juga dapat memanfaatkan ruang defisit yang masih tersisa dalam APBN, misalnya dengan menaikkan defisit ke angka 2,95 persen. Hal ini dapat dilakukan untuk menambah daya dorong stimulus untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Di sisi lain, menurut Tauhid, pemerintah baik pusat maupun daerah bersama-sama BUMN dan BUMD perlu memberikan kepastian pasar bagi dunia usaha. Kepastian pasar tersebut dapat dilakukan dengan menyerap hasil produksi industri dan jasa di dalam negeri.
Di tengah ketidakpastian pasar di global, maka pasar domestik dapat menjadi alternatif untuk keberlangsungan penjualan dan produksi bagi dunia usaha. Melalui instrument pengadaan barang dan jasa pemerintah, hendaknya pemerintah perlu meningkatkan keberpihakan terhadap produk barang dan jasa dalam negeri.
Tauhid juga mengingatkan agar pemerintah selalu menjaga stabilitas politik mengingat pada tahun 2023 kampanye secara terbuka mulai dilakukan.
“Mulai dari menjaga keamanan kampanye secara damai hingga mengawal proses pemilu jujur dan adil serta dilakukan secara transparan dan demokratis. Pesta demokrasi yang digelar tahun depan seyogyanya dipakai sebagai wujud independensi pemerintah terhadap semua calon presiden sehingga tidak menguntungkan salah satu calon saja,” terangnya.
Di sisi lain, menurut pandangan INDEF, kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 perlu difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar tetap menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga perlu dilakukan sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
“Bank Indonesia perlu terus memonitor dan merespon kebijakan suku bunga luar negeri khususnya Bank Sentral AS untuk memastikan tercapainya sasaran indikator makro ekonomi,” jelasnya.
Daya Beli Masyarakat
Menurut Tauhid, bagi masyarakat diharapkan dapat mempertahankan daya beli mereka agar konsumsi tumbuh dan ekonomi tetap tumbuh. Meski terdapat kemungkinan simpanan dana masyarakat akan meningkat di perbankan maka setidaknya konsumsi jangan terlalu banyak dikurangi. Hal ini penting mengingat UMKM sangat tegantung dengan belanja masyarakat.
Di sisi lain, bagi masyarakat penerima bantuan sosial, perlu dipastikan bahwa realisasi bantuan social dijalankan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis guna mempertahankan konsumsi mereka dengan baik.
Terakhir, tambah Tauhid Achmad, digitalisasi merupakan suatu keniscayaan sehingga mau tidak mau seluruh pendekatan ekonomi dan politik juga akan digerakkan melalui digitalisasi. Karena itu semua pihak perlu waspada bahwa jangan sampai justru tahun depan menjadi bencana apabila pemanfaatannya akan memecah belah bangsa, baik dalam kampanye negatif maupun berita-berita hoax.
“Karena itu, pemanfaatan digital ekonomi akan jauh lebih positif bagi ekonomi tahun depan, baik e-commerce, transport, food delivery, online traveling, fintech hingga gaming,” ujarnya.
Ini penting, tambah Tauhide, agar dalam posisi apapun, kebijakan mendorong UMKM harus menjadi prioritas karena pengalaman sejarah UMKM lah yang mampu bertahan dan mendorong Indonesia keluar dalam gejolak ekonomi yang penuh ketidakpastian./
