JAKARTA – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, memastikan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penurunan signifikan pada tahun depan. Pagu anggaran nasional yang semula direncanakan mencapai Rp268 triliun kini diproyeksikan turun menjadi kisaran Rp174 triliun.
Said menjelaskan bahwa penyesuaian angka tersebut dilakukan setelah mengalkulasi ulang jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Selain itu, kalkulasi komprehensif terhadap total siswa yang menjadi penerima manfaat juga menjadi dasar utama penciutan anggaran ini.
“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun. Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7).
Langkah efisiensi ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah yang sebelumnya juga telah memangkas pagu program MBG pada APBN tahun anggaran 2026. Pada periode tersebut, anggaran yang awalnya dialokasikan sebesar Rp335 triliun dikurangi secara bertahap hingga menyentuh angka Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjelaskan bahwa penyesuaian berkala ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan pemangkasan diambil demi memastikan bahwa pemanfaatan dana program prioritas tersebut dapat dikelola secara jauh lebih efisien.
“Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers baru-baru ini.
Berdasarkan data realisasi fiskal, penyaluran anggaran untuk program pemenuhan gizi ini tercatat telah menembus angka Rp75 triliun hingga akhir April lalu. Penyerapan tersebut setara dengan 22,4 persen dari total pagu awal yang disiapkan pemerintah sebelum adanya instruksi penghematan.
Capaian serapan anggaran pada paruh pertama tahun ini diklaim telah berhasil menjangkau sekitar 61,96 juta masyarakat penerima manfaat di berbagai daerah. Layanan distribusi pangan tersebut ditopang oleh kinerja operasional dari 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar secara nasional.E2
