JAKARTA, Bisnistoday – Anggota Komisi XI DPR RI, H Kamrussamad menilai kinerja BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) masih perlu ditingkatkan, terutama untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) di wilayah perkebunan kelapa sawit.
UKMK di kawasan perkebunan kelapa sawit memerlukan pendampingin dalam hal pengembangan usaha, manajement maupun produksi termasuk pemasaran produk UKMK kelapa sawit hingga persoalan permodahan. “Peran BPDPKS di sektor UKMK kelapa sawit harus ditingkatkan,” katanya pada talkshow Wakil Rakyat Bicara Sawit, Rabu (05/4).
Dia menjelaskan BPDPKS harus terus diberikan penguatan kelembagaa karena di dalam BPDPKS terdapat komite yang diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dengan anggota sejumlah menteri dimana komite ini memiliki otoritas yang sangat kuat terhadap BPDPKS.
Menurut Ketua HIPKA tersebut, BPDPKS sebagai lembaga yang dibentuk menjadi Badan Layanan Umum atau BLU, memerlukan fleksibilitas kebijakan agar bisa mencapai sasaran program yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sebagai informasi, pembentukan BPDPKS merupakan pelaksanaan amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan memiliki beberapa tujuan yakni mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.
Pria yang akrab disapa KS itu menjelaskan alokasi anggaran penelitian dan pengembangan atau riset sangat penting untuk ditingkatkan karena inovasi di berbagai lini usaha sektor kelapa sawit sangat berkepentingan dengan inovasi. “Kita dorong agar alokasi penelitian ditingkatkan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan nilai tambah kelapa sawit,” ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan penting juga penguatan program peningkatan SDM kelapa sawit, salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada petani sawit secara masif serta mendukung mengembangkan infrastruktur sekolah kelapa sawit di Indonesia sehingga ke depan, kehadiran BPDPKS benar-benar sangat dirasakan oleh masyarakat.
Dia juga menyoroti masalah sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang sangat penting untuk didukung oleh BPDPKS secara lebih besar lagi karena ketersediaan kualitas sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit sangat berkaitan dengan kualitas produksi sawit Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa harus diakui dalam situasi pemulihan ekonomi nasional saat ini, ekonomi domestik sangat dipegaruhi oleh perkembangan dan gejolak ekonomi global dimana. Dia berharap, kondisi perekonomian domestik terus bertumbuh di 2023 ini, salah satunya melalui penguatan sektor pangan dan energi, khususnya kelapa sawit.
Menurut dia, mendorong proses hilirisasi kelapa sawit sehingga komposisi ekspor CPO (Crude Palm Oil) turun sedangkan sektor refinari meningkat adalah hal strategis yang perlu dilakukan bersama seluruh stakeholders.
BPDPKS juga diharapkan konsen mengatasi masalah-masalah peremajaan kelapa sawit rakyat atau PSR agar target yang sudah ditetapkan yakni 180.000 hektare per tahun dapat tercapai. “Melalui PSR, perkebunan sawit ke depan akan terus bertumbuh produksinya yang pada akhirnuya dapat meingkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya./
