JAKARTA, Bisnistoday – Calon Wakil Presiden, Anies Baswedan menguraikan, keinginanya untuk mewujudkan kemakmuran bangsa secara nyata. Pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan kemakmuran dan pemerataan ekonomi nasional.
“Dalam lima tahun terakhir sebagai waktu untuk melakukan kaliberasi dalam perjalanan panjang bangsa untuk menentukan arah baru negara. Memastikan arah baru ini merupakan bagian penting, dalam setiap lima tahun,” ujar Anies Baswedan.
Ia menguraikan, sebagai suatu bangsa yang lahir gagasan tahun 1928 dengan mengucap sumpah pemuda, tahun 1945 sebagai sebuah negara dan seterusnya 1957 terbitnya deklarasi Juanda sebagai satu kesatuan tanah dan air. Kemudian baru mendapatkan pengakuan UNCLOS 1982 silam.
“Apakah sejak tahun 1945 sudah mampukah melahirkan kemakmuran? Dan ini bukan diukur dari seberapat besar dari GDP, tetapi ukurannya kemakmuran,” ungkap Capres Anies Baswedan saat diskusi Ekonomi 100 INDEF, di Jakarta.
Ketimpangan Terjadi
Anies mengatakan, sebagai kenyataan ketimpangan ekonomi masih terus terjadi, apabila tanpa membicarakan kemakmuran. Diketahui, pertumbuhan ekonomi belum berhasil mengurangi pengangguran. “Ketimpangan ini menjadi PR,” cetusnya.
Bahkan, disparitas ini jarang disinggung bagi negara di Balkan, Kosovo, Slovania dan lainnya. Negaranya hanya bicangkan masaka perbedaan suku, ras dan tidak membicarakan ketimpangan ekonomi. “Ketimpangan ini, suatu saat akan ditumpangi kepentingan non ekonomi. Ini jadi masalah urgent,” tegasnya.
Ketimpangan di Indonesia, menurut Anies terus terjadi ketika pertumbuhan ekonomi wilayah mengalami kenaikan. Maluku Utara, “Masyarakat hanya sebagai penonton, ketika pertumbuhan ekonomi naik, karena penyerapan pekerja rendah,” tegasnya.
Anies mengatakan, secara nasional sectoral industri yang memberdayakan SDM yang tinggi seperti manufaktur dan pertanian sekitar 44 persen pekerja, malah penyerapanya menurun, sedangkan sektor pertambangan yang mempekerjakan sekitar 1 persen, meningkat tajam penyerapan pekerjanya. “Investasi terus meningkat Rp399 triliun tahun 2013, menjadi Rp1200 triliun tahun 2022, tidak optimal,” urainya.
Belum lagi, lanjut Anies Baswedan, infrastruktur yang digenjot pemerintah tidak melahirkan peningkatan pelayanan yang significan. Ini menggambarkan tingkat efisiensi yang menurun. “Indeks logistik malaha turun serta jalan Kabupaten atau Kota butuh banyak perawatan. Ini kelihatan secara fisiknya,” ungkapnya.
Tingkatkan Kualitas SDM
Anies Baswedan menguranikan adanya ketimpangan penyediaan kualitas SDM secara nasional. Sekarang ini, untuk wilayah Jakarta kualitas SDM berpendidikan SMA dan Sarjana hampir 75 persen di Jakarta. Sedangkan wilayah lainnya masih timpang yang mayoritas masih berpendidikan rendah.
Menurut Anies, pemerintah kedepan tidak memandang program sebagai capital intensif tetapi sejauh mana manfaat yang dirasakan atau employment-nya. “Kita tidak butuh teknikal atau policy, tetapi bagaimana menyusun arah ulang paradigma kedepan. Orientasinya kemakmuran bukan pertumbuhan,” urainya.
Anies menuturkan, pendekatan pemerintah hanya sabagai program teknikal melalui RPJMN atau RPJMD, sebagai program pemerintah. Nantinya harus dibalik, pembangunan yang berorientasi kepada rakyat.”Bukan program milik pemerintah tetapi apa maunya rakyat.Kadang pemerintah menyusun RPJM milik pemerintah, bukan milik Jakarta.”
Capres Anies ini menambahkan, program kedepa mengusung peningkatan kualitas SDM, Ruang, Interaksi, serta Institusi. Rakyat Indonesia harus merasakan keadilan dan kemakmuran. “Makmur serta merata, dan didukungn pengelolaan oleh pemerintah yang kredible.”
Anies juga menyinggung tentang ekonomi kerakhatan, khususnya koperasi. Kedepan, melnurut Anies, peran koperasi harus ditingkatkan karena menyentuh langsung anggota. Jangan sampai koperasi PKK terjerat para pinjol terutama sektor pertanian rakyat./
