Program pemerintah, hadir langsung lewat dukungan subsidi biaya angkutan laut bermodus kontainer, bernama tol laut secara bertahap memang terus menunjukkan kinerja operasional dan fakta pengurangan perbedaan harga. Dari sisi operasional, ada tren kenaikan volume angkutan barang. Di tahun 2021 besarannya hingga sekitar 21.000 TEUs atau setara dengan 450.000 ton. Naik hampir tiga kali dibanding tahun 2019 yaitu sekitar 8.000 TEUs atau setara 160.000 ton per tahun. Sedangkan target penurunann harga barang terjadi secara beragam.
Dari penurunan rerata sekitar 20 persen hingga 50 persen seperti yang dirasakan di berbagai wilayah di Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara. Dua fakta umum kenaikan volume angkutan serta realisasi penurunan disparitas harga barang menjadi luaran empiris perlu dipertahankannya program tol laut ini di masa mendekat dan mendatang.
“Dalam kontek interaksi ekonomi antar pulau lewat perdagangan lewat laut khususnya di wilayah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan) Indonesia, program tol laut secara empiris telah memperbaiki berbagai interaksi ekonomi daerah-daerah ini. Tingkat aksesibilitas serta konektivitas daerah 3TP meningkat 10-15 persen.”
Demikian juga stabilitas suplai komoditas bahan pokok dan penting (bapokting) ke daerah-daerah tersebut terus menggembirakan. Plus, membuka potensi peningkatan penjualan komoditas unggulan daerah kepulauan rural Indonesia tersebut pada komoditas perikanan perkebunan, kehutanan, pertanian serta produk kerajinan.
Lebih detail lagi, usaha intervensi jasa logistik maritim hulu ke hilir jasa logistik maritim sudah banyak dilakukan. Yaitu lewat dukungan platform si tol laut untuk proses pengangkutan asal barang, lalu penyediaan armada kapal beserta kontainer berkapasitas 100 unit bersubsidi, usaha penyediaan fungsi inventori gerai maritim, subsidi angkutan darat dan pola subsidi jembatan udara, menjadi catatan penting usaha total pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha daerah yang perlu diapresiasi.
Untuk tahun 2022 ini, ada sejumlah masukan praktis yang perlu menjadi perhatian. Khususnya atas tiga usaha optimalisasi yang telah dirancangkan sesuai dengan arahan Perpres 27/2021.
Masukan dan Perbaikan
Masukan tersebut diantaranya optimalisasi kinerja kapal tol laut. Yang perlu diperluas tidak hanya pada saat di pelabuhan muat saja, namun juga digabung dengan kinerja operasi di pelabuhan bongkar dengan tingkat kehandalan jasa yang perlu semakin dekat dan disiplin dengan fungsi layanan berjadwal dan rute tetap (liner).
Caranya mungkin lewat perbaikan kinerja bongkar-muat yang baik, khususnya ketersediaan kapal lewat manajemen perawatan kapal, kehandalan kran kapal, serta utamanya pemenuhan jadwal tolak dan tiba yang seringkali dinanti pemilik barang di wilayah 3TP.
Terkait masih tingginya biaya tenaga kerja bongkar-muat (TKBM) di pelabuhan tujuan, diharapkan KSOP dan kepala UPT Pelabuhan perlu rajin berkoordinasi dengan aparat pemerintah, polisi dan asosiasi pelayaran utk melakukan pengawasan termasuk penyediaan gang TKBM alternatif atau pesaing yang didukung pemerintah, KSOP, Ka UPT, shipper (JPT) dan pemerintah daerah. Dengan pola pengawasan dan stimulasi persaingan ini diharapkan TKBM daerah lebih lebih obyektif memenuhi tuntutan kinerja operasionalnya.
“Untuk usaha memperkuat inovasi pola konektivitas dan perdagangan baru daerah 3TP, perlu lebih intens dan riil memanfaatkan potensi perdagangan dengan pasar di negara tetangga. Karena secara obyektif lebih dekat dari sisi jarak, lebih memiliki daya beli tinggi dan mungkin tingkat permintaan yg sama kuatnya ke wilayah Jawa, Sumatera atau wilayah lain di Indonesia Timur.”
Wilayah 3TP di wilayah utara Indonesia khususnya di Sangihe, Maluku Utara dan Papua dapat memanfaatkan potensi pasar di Filipina dan Brunei misalnya. Di daerah Natuna ke wilayah Malaysia misalnya. Dan wilayah Merauke atau Papua bisa ke wilayah Papua New Guinea atau Darwin Australia. Hal ini berpotensi akan lebih meniingkatkan potensi bisnis atau perdagangan lewat laut di wilayah perbatasan 3TP pulau-pulau kita tersebut.
Pemanfaatan armada eksis swasta lebih implementasi rute berbasis hub and spoke perlu lebih banyak diterapkan lewat integrasi armada tol laut dengan pelaku swasta (untuk antar jalur pelabuhan utama/pangkalan guna proses menitipkan kontainer), angkutan penyeberangan (Ferry atau Container-Ferry baik umum dan bersubsidi), dan angkutan pelayaran di daerah.
Lebih lanjut, angkutan pelayaran rakyat (Pelra) di berbagai wilayah tol laut juga dapat dimanfaatkan. Armada pelayaran rakyat dapat dimanfaatkan untuk usaha mengumpulkan serta distribusi di berbagai daerah sekitar 3TP. Sehingga formasi kuantitas armada dapat lebih optimal, dan waktu operasi menjadi pendek serta frekuensi sandar kapal menjadi lebih banyak.
Wujudkan Keterpaduan
Selanjutnya, usaha meningkatkan kargo balik khususnya produk unggulan daerah 3TP perlu menjadi perhatian penting di tahun 2022 dan mendatang. Badan usaha milik daerah, pemilik barang daerah hingga badan usaha milik desa (BUMDES) perlu menjadi ekosistem yang perlu dipadukan dan berkolaborasi dalam penyediaan atau penyewaan kontainer kosong termasuk kontainer berpendingin utk kepentingan kargo bongkar dan muat dari daerahnya. Sehingga persoalan ketersediaan kontainer kosong dapat dibantu penyelesaiannya.
Hal lain, komunitas tol laut perlu diekspansi lebih luas tidak hanya sekitar entitas perhubungan atau sekitar tol laut. Masyarakat luas perlu dilibatkan. Caranya mungkin dengan menghubungkan aplikasi si tol laut dan BRISTORE masuk dalam jejaring utama eksis seperti gojek, tokopedia, shoppee dan lainnya sehingga interaksi (business-matching) dapat meningkatkan potensi pemesanan komoditas, jasa angkutan, serta operasi nilai tambah komoditas unggulan 3TP./
Oleh : Saut Gurning, Pasca Sarjana Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
