JAKARTA, Bisnistoday – Dugaan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat dan penyerahannya ke New York untuk diadili kembali memantik perdebatan serius tentang masa depan hukum internasional. Sejumlah pakar menilai, langkah Washington, jika benar terjadi, bukan sekadar penegakan hukum, melainkan cerminan politik kekuasaan global yang semakin telanjang.
Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dewi Fortuna Anwar, menegaskan bahwa praktik penangkapan kepala negara asing oleh negara lain merupakan preseden berbahaya. Menurutnya, kasus ini tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak panjang intervensi Amerika Serikat terhadap negara-negara berdaulat.
“Ini bukan hal baru. Tahun 1990 AS menangkap Presiden Panama Manuel Noriega dan mengadilinya di AS dengan tuduhan narkotika. Itu jelas tindakan ekstrateritorial yang melanggar prinsip kedaulatan negara,” kata Dewi, dalam F𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐆𝐮𝐫𝐮 𝐁𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐧 𝐃𝐨𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍 𝐂𝐈𝐓𝐀, bertajuk; Venezuela, Trump dan Hukum Internasional yang Lumpuh, secara daring, Senin (12/1) malam.
Ia menjelaskan, dalam hukum internasional terdapat protokol khusus jika seorang individu diduga melakukan kejahatan lintas negara. Namun, mekanisme itu tidak berlaku jika yang ditangkap adalah kepala negara aktif, kecuali melalui proses hukum internasional yang sah atau mandat multilateral.
Intervensi, Minyak, dan Ganti Rezim
Dewi Fortuna Anwar menilai narasi kriminalitas yang dilekatkan pada Maduro tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan geopolitik, terutama minyak Venezuela dan rivalitas Amerika Serikat dengan China.
“Sejak era Hugo Chávez hingga Maduro, Venezuela dekat dengan Kuba dan kini juga dengan China. Ini membuat AS melihat Venezuela sebagai ancaman strategis di Amerika Latin,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah Perang Dingin dan satu dekade pasca-Perang Dingin dipenuhi intervensi AS di Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika Latin, baik secara terbuka maupun terselubung, sering kali berujung pada pergantian rezim dan munculnya pemimpin otoriter baru.
Kasus Irak, Libya, Afghanistan, hingga penggulingan Saddam Hussein dan Muammar Khadafi menjadi catatan panjang. “Narasinya selalu berubah, terorisme, demokrasi, HAM, tetapi ujungnya tetap kepentingan strategis,” kata Dewi.
Trump, Doktrin Monroe, dan Bayang-Bayang China
Di bawah kepemimpinan Donald Trump, pendekatan AS dinilai semakin transaksional. Dewi menilai Trump tidak lagi terlalu peduli pada isu demokratisasi, melainkan fokus pada kepentingan ekonomi dan rivalitas dengan China.
Doktrin Monroe yang menyatakan Amerika Latin sebagai “halaman belakang” AS, kembali menguat. “AS tidak ingin kekuatan yang dianggap tidak bersahabat, terutama China, menguat di kawasan ini,” ujarnya.
Kedekatan Venezuela dengan Beijing, menurut Dewi, menjadi salah satu alasan utama tekanan terhadap rezim Maduro. Bahkan, isu legitimasi pemerintahan Maduro dinilai sering dipelintir untuk membuka jalan penguasaan sumber daya minyak Venezuela.
Hukum Internasional di Ujung Tanduk
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut langkah AS, jika benar mencomot Maduro, sebagai bentuk nyata pengabaian hukum internasional.
“Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB jelas melarang penggunaan kekerasan terhadap negara berdaulat. Penangkapan kepala negara asing tanpa mandat internasional adalah pelanggaran serius,” tegas Hikmahanto.
Ia menilai, di era Trump, hukum internasional semakin dianggap tidak relevan. Standar ganda pun menguat: AS mengecam Rusia atas Ukraina, namun abai terhadap prinsip yang sama ketika menyangkut kepentingannya sendiri.
“DEA tidak punya kewenangan bertindak di luar wilayah AS tanpa perjanjian ekstradisi. Kalau itu terjadi pada Maduro, satu-satunya cara hanyalah invasi militer. Dan itu jelas tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Dunia Kembali ke Era Pra-PBB?
Kekhawatiran lain muncul ketika AS menarik diri dari berbagai organisasi internasional dan mengabaikan mekanisme multilateral. Dewi Fortuna Anwar menyebut situasi ini berbahaya karena dunia seperti ditarik kembali ke era sebelum PBB, ketika hukum internasional belum mapan dan kekuatan militer menjadi penentu utama.
“Jika AS bisa bertindak semaunya, apa jaminannya China atau negara besar lain tidak melakukan hal yang sama? Taiwan, Ukraina, bahkan Greenland bisa menjadi preseden,” katanya.
Peran Negara Menengah Dipertanyakan
Baik Dewi maupun Hikmahanto sepakat, situasi ini menjadi ujian serius bagi negara-negara middle power seperti Indonesia. Solidaritas global dan keberanian bersuara untuk menegakkan norma internasional dinilai sangat penting.
“Hukum internasional memang lemah dan sering gagal, tetapi bukan berarti harus ditinggalkan. Kalau semua tunduk pada ‘hukum rimba’, dunia akan jauh lebih berbahaya,” ujar Hikmahanto.
Ia mengingatkan, Indonesia perlu berhati-hati dalam politik luar negeri, menjaga keseimbangan relasi global tanpa terjebak dalam konflik kepentingan kekuatan besar.“Jangan belajar dari cara-cara buruk. Norma internasional harus tetap diperjuangkan, meskipun sering diinjak-injak,” tukasnya.//
