JAKARTA, Bisnistoday – Kalangan buruh menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Senin malam (1/9). Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan serikat pekerja nasional, termasuk Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
Presiden KSPSI Andi Gani menegaskan bahwa buruh berada di barisan terdepan mendukung langkah strategis Presiden Prabowo dalam menjaga demokrasi dan stabilitas nasional.
“Buruh mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengupayakan demokrasi berjalan damai dan menentang para perusuh yang mengganggu stabilitas bangsa,” ujar Andi Gani.
Ia juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang akan mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset agar segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan bahwa buruh tetap diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.
“Demonstrasi adalah media bersuara bagi buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan masyarakat kecil. Namun pelaksanaannya harus konstruktif dan tidak boleh anarkis,” tegas Said Iqbal.
Ia juga meminta agar pemerintah serius membahas UU Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi tuntutan buruh, terutama terkait isu upah murah, sistem kontrak, dan outsourcing.
Kritik Gaya Hidup Pejabat
Dalam kesempatan tersebut, Said Iqbal turut mengingatkan pejabat negara untuk tidak bergaya hidup mewah di tengah kondisi rakyat yang sulit.
“Saya sampaikan sikap ini: flexing dan hedonis tidak pantas dilakukan oleh anggota DPR maupun menteri. Apalagi di tengah banyaknya PHK, rendahnya upah buruh, dan tingginya pengangguran,” kata Said Iqbal.
Lebih jauh, Said Iqbal juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satgas PHK, menghapus sistem outsourcing, meninjau ulang tarif ojek online, serta melakukan reformasi pajak untuk rakyat kecil.
Ia mengingatkan bahwa pemilu bersih adalah kunci melahirkan pemimpin yang bebas dari praktik korupsi.
“Pemilu yang tidak bersih hanya akan melahirkan legislator dan pejabat bermental koruptor. Karena itu, desain pemilu perlu diperbaiki,” pungkasnya.//
