SEMARANG, Bisnistoday – Kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bukan sekadar perubahan nomenklatur dalam struktur pemerintahan. Kelahiran lembaga yang menjadi superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut menjadi sebuah revolusi fundamental untuk mengakhiri era inefisiensi pengelolaan aset negara.
Betapa krusialnya peran BPI Danantara sebagai institusi super yang akan mengonsolidasikan aset ribuan entitas BUMN menjadi satu kekuatan ekonomi tunggal yang kompetitif di kancah global.
Langkah tersebut dipandang sebagai jawaban atas kegelisahan publik selama bertahun-tahun terhadap gemuknya birokrasi BUMN, tumpang tindih, dan seringkali terjebak dalam kepentingan non-bisnis yang merugikan produktivitas nasional.
Baca Juga:Indonesia Harus Siapkan Langkah Taktis Menghadapi Gejolak Global
Kepala Pusat Ekonomi Makro & Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, memberikan landasan optimisme melalui analisis makroekonomi yang mendalam. Menurutnya, BPI Danantara adalah jangkar utama bagi arsitektur baru ekonomi Indonesia yang lebih lincah dan berdaya saing.
“Dengan aset gabungan yang mencapai 1.650 triliun ruoiah, Danantara memiliki kekuatan finansial yang setara dengan hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Efisiensi yang lahir dari restrukturisasi ini bukan hanya tentang penghematan, melainkan tentang penciptaan nilai tambah yang akan menggerakkan seluruh mesin ekonomi,” ujarnya di Semarang. Sabtu (9/5)
“Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6 persen,” tambahnya.
Dukungan terhadap transformasi tersebut juga mendapat penguatan oleh analisis Wijayanto Samirin, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina. Ia menyoroti fenomena ‘redundansi’ atau tumpang tindih unit usaha BUMN yang selama ini menjadi parasit bagi pertumbuhan perusahaan.
“Banyak BUMN yang memiliki anak dan cucu perusahaan di sektor yang sama, seperti logistik, hotel, hingga properti, justru saling mematikan alih-alih bersinergi. BPI Danantara hadir untuk merapikan kekacauan tersebut di bawah satu manajemen profesional dengan mandat jelas untuk melakukan pembersihan dan simplifikasi,” bebernya
Wijayanto mengibaratkan BPI Danantara sebagai penyelamat aset negara yang selama ini terabaikan kualitas pengelolaannya.
“Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN; dulu berserakan, tapi sekarang di dalam satu keranjang sehingga lebih gampang menjaganya, meski kita tetap harus mengawal bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa merugikan negara. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak bagi keberlanjutan BPI Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF),” tegasnya.
Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti bahwa publik memerlukan bukti nyata berupa data angka dan proyek definitif yang dapat diakses guna membangun kepercayaan investor.
Awalil memberikan peringatan keras nan suportif, keberhasilan lembaga tersebut sangat bergantung keberanian pengelola menutup pintu bagi diskresi politik yang merusak.E2
