Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Termasuk dalam soal ekonomi. Kalimat ini sangat klise. Faktanya, hal itu hanya ada di mimbar pidato pejabat.
Kenyataannya sistem ekonomi kita (Indonesia) sehari hari jatuh ke tangan segelintir elit kaya konglomerat yang berkongkalikong dengan elit politik. Segelintir elit konglomerat dan politisilah yang riil berkuasa dalam soal ekonomi. Rakyat hanya jadi ornamen. Gambar tak berguna yang selalu jadi obyek dari keseluruhan praktek sistem ekonomi kita.
Faktanya, pengusaha kita 64 juta atau 99,6 persennya adalah ekonomi lemah korban rentenir harian. Pekerja kita isinya 90 persen adalah buruh informal dan outsourcing yang tak jelas nasibnya. Petani, petambak dan nelayan, peternak, perajin kita adalah kelas gurem. Hidup segan mati sungkan.
Parahnya lagi, kondisi di atas malah seringkali diglorifikasi, dibanggakan. Seakan kalau ekonomi rakyat itu ya memang harus mikro, kumuh, lemah, tak berdaya.
Kata daulat itu artinya berkuasa penuh. Kedaulatan rakyat ini juga padanan dari kata demokrasi. Jadi demokrasi ekonomi artinya sistem ekonomi daulat rakyat sebagaimana diperintahkan dalam konstitusi.
Ekonomi daulat rakyat itu artinya menggambarkan kekayaan dan pendapatanya menyebar adil dan merata. Tapi kenyataannya, kekayaan kita itu menumpuk pada segelintir orang.
Empat keluarga kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin Indonesia ( Oxfarm, 2020). Ketimpangan kekayaan kita juga sudah sangat parah, yaitu 0,77 dalam skala rasio gini kekayaan. Dari 82 persen orang dewasa hanya punya kekayaan di bawah 150 juta. Rata rata dunia 58 persen. Mereka yang punya kekayaan di atas 1,5 miliard hanya 1,1 persen dari total orang dewasa kita. Rata rata dunia 10,6 persen (Suissie Credit, 2020).
Padahal kita tahu, kekayaan dan penguasaan atas kekayaan itulah sumber dari kreasi pendapatan. Sehingga yang terjadi adalah segelintir elit kaya dan politisi semakin kaya raya dan rakyat banyak semakin miskin.
Kedaulatan rakyat telah mereka sabotase. Mereka bahkan masuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Separuh lebih anggota parlemen kita adalah pengusaha kaya. Eksekutif kita isinya juga sama, dan kalaupun bukan dari kelompok elit kaya berperangai sebagai agen kepentingan mereka.
Kita tahu, fasilitas negara ini sebenarnya adalah jadi penyokong segelintir pengusaha kaya. Sebut misalnya, utang ratusan triliun untuk membangun infrastruktur besar-besar, itu untuk kepentingan apa? Tidak ada pertumbuhan kluster baru ekonomi rakyat disana. Hanya jadi daya dukung bagi kepentingan ekspolitasi sumber daya alam bagi investasi segelintir elit kaya dan asing.
Sementara, usaha mikro tidak ada yang merengek minta dana talangan. Ketika penjaja bakso dan mie ayam di jalanan ada yang bangkrut mereka harus menanggungnya sendiri. Tidak seperti korporat konglomerat kapitalis yang menggantungkan dana talangan (bailout) dari pemerintah seperti di kala pandemi saat ini.
Design kebijakan ekonomi kita tidak memungkinkan usaha mikro juga naik kelas. Ini juga hanya mimpi di siang bolong. Rasio kredit untuk 64 juta atau 99,6 persen pengusaha kita ini hanya 3 persen ( Bank Indonesia, 2020).
Untuk penuhi kebutuhan modal, mereka berani bayar bunga tinggi ke rentenir karena bank telah menutup akses untuk mereka dan pemerintah tak menaggulangi masalah ini. Secara terbuka bahkan seorang direktur utama bank BUMN menyatakan kalau mereka bekerjasama dengan rentenir. Jadi ada upaya pelanggengan yang sistematik untuk peras rakyat kecil.
Negara ini sudah salah kelola, untuk usaha mikro yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah kepala keluarga tapi hanya diberi akses ke rentenir. Bank yang katanya milik negara (rakyat) ini hanya melayani yang besar.
Selama ini duit rakyat habis untuk menalangi usaha-usaha besar yang bangkrut. Padahal mereka itu tidak berdampak signifikan untuk menyerap tenaga kerja.
Untuk Korporsi Besar
Kasus BLBI, Century dan dana alokasi pandemi yang lebih banyak untuk korporasi besar saat ini adalah hanya gambarkan kebobrokan kebijakan kita selama ini.
Usaha mikro di negeri ini terus dikangkangi secara penuh oleh mafioso. Rakyat sengaja disuruh berebut remah roti di ruang-ruang hidup yang sudah habis digasak mafia kartel. Mereka disuruh bersaing di bawah hingga berdarah darah bertenpur dengan saudara dan tetangganya. Usaha besarnya membangun kongkalikong dengan politisi.
Sistem demokrasi ekonomi, sistem ekonomi konstitusi ini dibuang di buritan. Parlemen dan Presiden abaikan perintah tegas konstitusi untuk bentuk UU Sistem Perekonomian Nasional sebagaimana diperintahkan dalam pasal 33 ayat 5. Malahan sebaliknya, mereka membentuk UU yang hanya pentingkan mafia konglomerat kaya agar masif investasi di sektor tambang dan komoditi monukultur semacam sawit dan lainnya. Termasuk dibiarkan liar masuk ke ekonomi digital dengan ekstraksi data rakyat untuk diperas sebagai konsumen.
Untuk itu, berhenti glorifikasi UMKM dan ekonomi rakyat. Sebab rakyat tidak berdaulat. Tidak ada proses institusionalisasi kedaualatan rakyat dalam putusan keseharian mereka. Bangun perusahaan yang demokratis dan diperintahkan agar dikembangkan sebagai soko guru ekonomi seperti koperasi saja sengaja dibunuh secara sistematik./
Oleh Suroto: Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
