JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria. Kegiatan yang akan digelar pada Oktober 2021 ini, dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
GTRA Summit akan mengusung tema “Paduserasi Implementasi UUCK: Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Agraria dan Perlindungan Masyarakat Adat, Tradisional dan Lokal” dan secara khusus adalah pelaksanaan Reforma Agraria di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).
“Melalui GTRA Summit diharapkan terjadi revitalisasi GTRA untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Jumat (9/7).
Baca juga : Kementerian ATR/BPN Gelar Rakornas Gugus Tugas Reforma Agraria Summit 2021
GTRA Summit merupakan wujud kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam percepatan Reforma Agraria untuk menyelesaikan isu-isu dalam proses sinkronisasi penataan aset dan penataan akses, serta upaya untuk adanya terobosan terhadap penyelesaian tumpang-tindih perizinan, tata ruang, serta kawasan hutan.
Andi Tenrisau mengemukakan, tujuan utama dari GTRA Summit adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui percepatan kegiatan Reforma Agraria di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Dengan tercapainya keselarasan pelaksanaan teknis antara Tata Ruang dengan Penataan Aset (kawasan hutan, perizinan pemanfaatan ruang dan/atau Hak Atas Tanah), maka masyarakat akan lebih cepat merasakan kemudahan-kemudahan dalam mengakses kepada tanah untuk berbagai kegiatan guna menopang kehidupannya,” tutur Andi Tenrisau.
Baca juga : Gugus Tugas Reforma Agraria Awal Penyelesaian Konflik Agraria
Menurut Andi Tenrisau, nantinya masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lebih cepat dapat merasakan hasil dari program-program penataan akses yang ditujukan kepada mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya.
“Masyarakat lokal diharapkan juga dapat menikmati peningkatkan perekonomiannya dengan diselenggarakannya GTRA Summit di Wakatobi. Selain hal tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan pariwisata setempat,” ujarnya.
LIbatkan Pemda
Andi Tenrisau mengatakan, pelaksanaan GTRA Summit akan melibatkan berbagai pihak, di antaranya para ketua GTRA Provinsi, GTRA Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait. Dirjen Penataan Agraria mengemukakan harapannya agar para Ketua GTRA dapat hadir, yang diantaranya adalah Anggota DPR RI dan DPD; beberapa Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Pemerintah Daerah, CSO, Akademisi dan pihak-pihak lainnya.Selain itu, Andi Tenrisau mengharapkan agar penyelenggaraan GTRA Summit di masa yang akan datang adalah dapat mendorong terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengharapkan pula dapat meningkatkan kolaborasi antara seluruh anggota yang tergabung dalam GTRA, pemerintah daerah, CSO, akademisi dan pelaku usaha dalam pelaksanaan Reforma Agraria untuk keadilan dan kemakmuran rakyat,” pungkas Dirjen Penataan Agraria./
