JAKARTA, Bisnistoday – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) menyatakan keprihatinan terhadap rencana pemerintah untuk memindahkan kegiatan impor tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur. Meskipun peritel mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, HIPPINDO menilai bahwa kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal.
“Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar,” tegas Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, di Jakarta, Kamis (5/9). Pemindahan lokasi impor dinilai justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional.
Kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA), sebuah inisiatif bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan HIPPINDO. Program ini, yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta, bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri.
“Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai,” ujar Budihardjo.
Penanganan Impor Ilegal
Budihaardjo menuturkan, HIPPINDO menekankan bahwa solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal.
“Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor,” tambah Budihardjo. HIPPINDO mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.
Menurut Ketum HIPPINDO, yang harus diutamakan adalah pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan, dengan fokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia.
“Kami mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri. Untuk itu, kami mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi tersebut, dan HIPPINDO siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota kami, selama memenuhi standar dan syarat yang berlaku,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Budihardjo, HIPPINDO mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemindahan impor ini dengan lebih cermat. “Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai,” tegas Budihardjo./
