NUSANTARA, Bisnistoday – Pembangunan infrastruktur inti Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mencatat langkah penting. PT Hutama Karya (Persero) resmi menandatangani kontrak pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) serta Kawasan Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penandatanganan ini berlangsung Kamis, 4 Desember 2025, di Kantor Kemenko IV, KIPP IKN, bersama Otorita IKN (OIKN).
Acara ini dihadiri berbagai tokoh kunci, termasuk Kepala OIKN Dr. (H.C.) Ir. H. M. Basuki Hadimuljono, Deputi Bidang Sarana Prasarana Aswin Grandiarto Sukahar, hingga jajaran direksi Hutama Karya dan konsorsium pelaksana proyek.
Pembangunan kawasan Mahkamah Agung dikerjakan Hutama Karya bersama Jaya Konstruksi di atas lahan 79.179 m², dengan total luas bangunan 55.752 m². Kawasan ini akan menjadi pusat peradilan nasional di IKN, lengkap dengan ruang sidang, pusat layanan publik, serta akses langsung menuju Plaza Yudikatif.
Ciri khas Nusantara hadir kuat dalam desainnya. Fasad gedung mengadopsi panel bermotif Talawang, perisai khas Dayak yang melambangkan perlindungan dan keadilan. Selain itu, elemen batu alam, laminated wood, dan rotan sintetis menambah karakter lokal yang dipadukan dengan teknologi modern seperti Intelligent Sun Control Systemuntuk efisiensi energi.
Gedung MPR Menjadi Ikon Baru Kawasan Legislatif
Proyek Gedung dan Kawasan MPR dikerjakan bersama konsorsium Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP. Dengan total luas konstruksi 74.196 m², area ini mencakup Gedung MPR, museum, masjid, dan fasilitas pendukung.
Bangunan MPR mengusung konsep rumah panggung (pilotis), menciptakan kesan megah namun tetap adaptif terhadap kontur IKN. Aksen Wastra Nusantara menghiasi area drop-off, sementara konsep Green & Sustainable hadir melalui sky garden, panel surya, hingga rainwater harvesting.
Kawasan ini juga terhubung ke Plaza Demokrasi, ruang publik yang menjadi simbol musyawarah dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
Integrasi Kawasan Pemerintahan yang Efisien dan Hijau
Baik kawasan MA maupun MPR dirancang dengan prinsip arsitektur institusional yang modern, aman, dan efisien. Keduanya terhubung melalui jalur pedestrian, vegetasi hijau, serta plaza publik yang memperkuat interkoneksi antar-lembaga negara di pusat pemerintahan baru.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya kualitas dalam setiap tahapan pembangunan.“Mutunya jangan menurun. Kita membangun kota ini bersama, dan standar itu harus menjadi pegangan,” ujarnya.
Teknologi Konstruksi Canggih untuk Jaminan Mutu
Hutama Karya kembali menerapkan teknologi konstruksi modern seperti LiDAR, BIM 360, dan HK Shield. Teknologi ini memastikan proses pembangunan berjalan lebih presisi, aman, dan terkendali.
Perusahaan BUMN ini juga memiliki rekam jejak kuat di IKN, setelah sebelumnya menyelesaikan berbagai proyek strategis seperti Bandara VVIP IKN, Rusun ASN 2, RS Vertikal IKN, serta Gedung Kemenko 2.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyebut pembangunan kawasan yudikatif–legislatif ini merupakan amanah besar.
“Kami memastikan seluruh pekerjaan terkontrol dengan teknologi terintegrasi dan prinsip Zero Fatality. Proyek ini menjadi elemen utama pembentukan pusat pemerintahan Indonesia di IKN,” ungkapnya.
Fondasi Baru Pemerintahan Indonesia
Dengan pembangunan kawasan Mahkamah Agung dan MPR di IKN, Indonesia mengukuhkan langkah besar dalam menghadirkan pusat pemerintahan modern, efisien, dan berkarakter Nusantara.
Hutama Karya, bersama konsorsium BUMN konstruksi lainnya, berperan sebagai penggerak utama dalam membentuk wajah ibu kota negara yang baru, sebuah pusat pemerintahan yang futuristik namun tetap berakar pada budaya bangsa.//
