JAKARTA, Bisnistoday – Perkembangan ekonomi terkini di Indonesia masih belum menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi terus menurun, bahkan pada Kuartal I-2025, hanya mampu bertumbuh 4,87% dan sebagai angka terendah sejak Pandemi Covid-19 berlalu. Institute for Development of Economic and Finance (NDEF) mewanti-wanti alarm darurat ekonomi Indonesia.
Didalam dialog ekonomi, di Jakarta, yang diinisiasi oleh INDEF, baru baru ini, M. Rizal Taufikurahman, Ekonom Senior INDEF melakukan diskusi publik untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen (yoy), angka ini melambat dibandingkan capaian triwulan I-2024 sebesar 5,11 persen (yoy).
Perlambatan ini menjadi alarm darurat bagi pertumbuhan ekonomi nasional ke depan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan ekonomi. Menyikapi realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 yang melambat ini, INDEF mencatat adanya 8 poin pertanda kegawatan ekonomi Indonesia saat ini, yang memerlukan respon cepat dari pemerintah.
Rentan Terdampak Perlambatan Ekonomi Global.
M Rizal menjeaskan, proyeksi IMF yang menunjukkan perlambatan ekonomi global ke 2,8 persen (outlook sebelumnya 3,3 persen) pada 2025 menandai fase stagnansi dunia pasca-krisis. Hal ini akan berimplikasi pada melemahnya ekonomi Indonesia.
Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah tanpa lompatan industrialisasi menjadikan Indonesia rentan terhadap dinamika eksternal. Pemerintah terlihat tidak cukup agresif dalam merespons tren perlambatan ekonomi global ini dengan strategi diversifikasi dan peningkatan daya saing manufaktur berbasis teknologi tinggi.
Waspadai ‘dual shocks’
Ekonom INDEF ini mengutarakan, implikasi volatilitas harga komoditas menciptakan risiko ekonomi domestik “dual shocks” bagi Indonesia, yakni satu sisi, positive revenue shock dari lonjakan harga batubara dan minyak mentah yang berpotensi menambah penerimaan devisa dan royalti, namun sifatnya temporer dan tidak inklusif.
Disisi lain, negative margin shock dari anjloknya harga nikel dan CPO yang berdampak langsung terhadap sektor hilirisasi dan tenaga kerja di daerah berbasis tambang dan perkebunan. Fenomena dual shocks pada kinerja ekspor kenaikan harga energi versue anjloknya harga nikel dan CPO membuka terjadinya kegagalan hilirisasi industri sebagai strategi pertumbuhan tinggi.
Triwulan I-2025 dan Stagnansi Ekonomi
M Rizal mengatakan, pertumbuhan ekonomi 4,87 persen (yoy) merupakan alarm keras ‘early warning’ bahwa narasi optimisme pemerintah tidak lagi berakar pada realitas. Pelemahan ini bukan sekadar akibat global, tapi lebih pada terjadinya kegagalan domestik melakukan transformasi struktural.
Ketidakefisienan belanja fiskal, minimnya dorongan produktivitas sektoral, dan stagnansi investasi swasta masih ‘wait and see’. Artinya, ambisi pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen hanya ‘jargon politis’ tanpa dasar empiris dan data.
Investasi dan Konsumsi kolaps, Belanja Pemerintah Malfungsi
Ekonom INDEF ini menjelaskan, bahwa investasi yang stagnan dan konsumsi rumah tangga yang melemah memperlihatkan bahwa daya dorong utama pertumbuhan lumpuh. Lebih ironis lagi, konsumsi pemerintah yang seharusnya menjadi jangkar pertumbuhan justru dikontraksi oleh efisiensi anggaran sebesar Rp 300 triliun.
Kebijakan fiskal tersebut mencerminkan disorientasi dan maltujuan, bukannya ekspansif di tengah ancaman pelemahan dengan menciptakan peluang, justru menciptakan kontraksi yang semakin kontraproduktif.
Hilirisasi Hanya Simulasi, industri Kehilangan Nafas.
Didalam dialog tersebut diutarakan, pertumbuhan tinggi sektor pertanian yang berbasis musiman hanya menutupi stagnansi mendalam sektor manufaktur dan pertambangan dua pilar utama- hilirisasi. Pemerintah terlihat masih belum berhasil mendorong sektor-sektor ini menjadi mesin pertumbuhan yang memberikan nilai tambah besar dan berkelanjutan.
Tanpa transformasi struktural ekonomi sektoral berbasis inovasi dan produktivitas, hilirisasi hanya menjadi slogan populis tanpa dampak nyata terhadap kinerja agregat ekonomi.
Rezim Suku Bunga Tinggi dan Kebijakan Efisiensi
Suku bunga kebijakan (BI Rate), suku bunga SRBI, dan yield SBN naik mendorong migrasi likuiditas perekonomian mengarah pada aset-aset berimbal hasil tinggi. Situasi diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ‘kebablasan’ sehingga semakin menyusutkan perputaran likuiditas di sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dunia Usaha lesu, Pertumbuhan Kredit Layu
Laju kredit Maret 2025 menurun ke 8,7 persen, sebelumnya di Februari tumbuh 9,7 persen. Padahal pada Maret 2025 ada momentum Ramadhan dan Lebaran. Hal ini menggambarkan semakin lemahnya dukungan sektor keuangan bagi peningkatan aktivitas sektor riil yang ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Lebih dari itu, menurut M Rizal, data undisbursed loan atau kredit yang sudah disetujui bank namun belum ditarik oleh dunia usaha untuk produksi maupun ekspansi usaha meningkat sebesar 27,83 persen yoy pada Februari 2025 dibanding Februari 2024. Kondisi ini merefleksikan tingginya ketidakpastian ekonomi sehingga dunia usaha menahan ekspansi.
Urgensi Kombinasi Kebijakan Optimalisasi
Mewakili ekonom INDEF, M Rizal menuturkan, disaat ekonomi global sedang mengalami ketidakpastian, maka Indonesia perlu melihat potensi ekonomi domestik. Lebih dari itu pemerintah juga perlu menguatkan fungsi stimulus fiskal yang berdampak langsung terhadap konsumsi, serta perlunya industri pengolahan mendapat dukungan dari berbagai sektor yang menjadi ekosistem industri (seperti dukungan energi, logistik, infrastruktur, tenaga kerja, fiskal, perdagangan dan lain-lain). //
