JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah diminta tetap waspada terhadap dampak perlambatan ekonomi global. Kendati, kondisi perekonomian nasional terus memperlihatkan perbaikan usai pandemic. Hal ini ditegaskan oleh Eko Listiyanto, Wakil Direktur INDEF (Institute for Development of Economic and Finance) di Jakarta.
“Perlu diperhatikan bahwa surplus perekonomian pada semester I 2023 diiringi dengan perlambatan ekonomi global, sehingga pemerintah perlu menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan dengan mengoptimalkan kinerja perekonomian dalam negeri,” ungkap Eko Listriyanto, saat diskusi publik INDEF bertajuk “Surplus APBN Buat Siapa?: Evaluasi Realisasi APBN Semester I 2023” Selasa (18/7).
Baca Juga : INDEF Sarankan Sejumlah Strategi Hadapi Resesi Global
Eko mengatakan, perlambatan ekonomi global dapat dipicu oleh performa ekonomi USA dan China yang memegang proporsi terbesar dari PDB dunia. Ekonomi China mengalami perlambatan di triwulan II dan pertumbuhan ekonominya belum pulih sejak pandemi. Begitu pula USA yang juga mengalami perlambatan dalam triwulan I 2023.
Menurutnya, perlambatan ekonomi juga terlihat pada tingkat suku bunga dan harga komoditas energi. Di sisi lain, terdapat kecenderungan kenaikan harga komoditas pangan. “Ekonomi global memang selalu bergejolak, sehingga perlu ada upaya untuk mengantisipasi hal tersebut,” terangnya.
Untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi, lanjut Eko Listiyanto, pemerintah perlu, pertama Mengakselerasi belanja APBN ke sektor produktif, termasuk belanja daerah, kedua, dukungan kredit perbankan perlu ditingkatkan, serta ketiga, menjaga daya beli, serta memastikan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Perdapatan Bertumbuh Lebih Lambat
Andry Satryo Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF mengatakan, pendapatan negara mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Perlu menjadi catatan bahwa penerimaan pendapatan didominasi oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar 78%. Pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
Menurutnya, pertumbuhan penerimaan pajak sektoral dari industri pengolahan turun sangat signifikan dari tahun 2022 (51,6%) ke tahun 2023 (8%). Selain itu, kontribusi perpajakan sektoral dari sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan dari 28,7% pada tahun 2019 menjadi 27,4% pada tahun 2023.
“Hal ini menjadi catatan bahwa program hilirisasi industri belum bisa mendorong penerimaan perpajakan dari sektor industri pengolahan,” terangnya.
Sementara, tambah Andry, kinerja ekspor dan impor Indonesia pada sektor industri pengolahan sama-sama mengalami penurunan. Ekspor industri pengolahan turun sebesar US$ 10 miliar dan impor bahan baku yang dapat mencerminkan proses produksi industri pengolahan juga menurun sebesar US$ 10 miliar.
Hal lain adalah turunnya penerimaan cukai yang signifikan, yang merupakan buah hasil dari penurunan cukai dari industri tembakau. Kebijakan tarif cukai dan UU Kesehatan berpotensi menghilangkan penerimaan cukai sebesar Rp 15 – Rp20 triliun.
“Apakah pemerintah siap kehilangan penerimaan tersebut dengan bayaran masyarakat Indonesia banyak yang berhenti merokok? Perlu dipikirkan baik-baik.”
Andry mengatakan, dengan kondisi perdagangan China yang sedang melambat, akan berpengaruh terhadap kinerja ekspor dan impor dari Indonesia, mengingat China merupakan negara partner dagang Indonesia terbesar. “Gelombang PHK yang masih terjadi di tahun 2023 tentu akan berdampak pada penerimaan negara.”
“Kebijakan insentif fiskal dan fasilitas DTP perlu lebih selektif diberikan kepada sektor industri yang benar-benar membutuhkan. Perlu adanya koordinasi dan sinergitas K/L untuk mengantisipasi dari penurunan kinerja sektor industri tembakau,” tuturnya./
