JAKARTA, Bisnistoday – Pengamat ekonomi politik memperkirakan Indonesia akan menghadapi tantangan besar untuk menjadi negara maju atau high income country dengan pendapatan diatas 12 ribu USD per kapita per tahun. Apabila kondisi sistem perekonomian sekarang tidak mampu dibenahi secara cepat.
Guru Besar Universitas Paramadina Prof. Didin S. Damanhuri mengatakan, paradigma selama ini yang terbangun yakni pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi atau GDP Oriented. Indonesia saat ini sudah berada dalam keadaan middle income trap terjadi trickle-up dimana sumber daya dan hasil pembangunannya mengalir dari daerah atau pedesaan ke kota-kota besar.
Hal ini disampaikan Guru Besar Universitas Paramadina Prof. Didin S. Damanhuri dalam diskusi bertajuk “Kontestasi Tata Kelola Liberal dan Keamanan: Kemanusiaan di Tengah Persimpangan Tata Kelola Dunia Baru” sebagai rangkaian Dies Natalis yang diselenggarakan baru-baru ini, di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina.
Menurut Didin, ada tiga model orientasi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Pertama, model orientasi pembangunan ekonomi dimana pertumbuhan PDB hanya sebagai faktor indikatif yakni pertumbuhan ekonomi tersebut dicapai melalui pemerataan.
Selain itu, yang kedua, model pertumbuhan ekonomi bersama pemerataan pada zaman Soeharto pada 1974 – 1978 dengan rata-rata 7,5% serta ketiga, model pertumbuhan ekonomi at all cost lewat privatisasi dan melalui utang luar negeri serta pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran.
Didin juga memaparkan, bahwa ketimpangan ekonomi yang diukur melalui rasio Gini pengeluaran menunjukkan perubahan yang berbeda di area perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, rasio Gini mengalami peningkatan dari 2014 hingga 2019, kemudian meningkat lagi dari 2020 hingga 2023. Sementara, di perdesaan terjadi penurunan pada 2012-2014, peningkatan pada 2015 dan 2018, dan penurunan lagi dari 2019-2023.
“Interpretasi perubahan rasio Gini ini penting dalam konteks kebijakan ekonomi dan perbandingan antara perkotaan dan perdesaan dalam hal ketimpangan,” cetus Didin.
Didin Damanhuri menekankan bahwa langkah utama perubahan adalah orientasi pembangunan harus lebih inklusif berkeadilan sosial dalam paradigma pembangunan dan memperbaiki kelembagaan institusi sosial-ekonomi seperti BULOG, KPPU dan KPK.
“Dengan tujuan mengurangi ketimpangan serta menciptakan pasar yang lebih sehat. Karena, high cost politik yang sangat tinggi membuat Indonesia harus membayar akan itu semua.”
Cina Mendominasi
Sementara, Ahmad Khoirul Umam , Ph.D., Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy melihat bahwa Cina memiliki penciptaan image yang sangat tinggi saat pemerintahan presiden Joko Widodo.
“Dominasi Cina, terjadi saat perang dagang tahun 2018 – 2020. Terjadi shifting yang melakukan akselerasi dengan kekuatan ASEAN. Dimana pola kerja sama dan interaksi cenderung terjadi di ASEAN sendiri dan dominasinya lebih kuat. Dari sisi komoditas yaitu pertama elektronik, kedua transportasi dan beberapa elemen lain.” Paparnya.
“Ada situasi yang harus diantisipasi, karena mengalami dependensi yang terlalu tinggi terhadap Cina. Pasca situasi pandemi, Cina mengalami penurunan perekonomian sebanyak 1%, dan memberikan pengaruh sampai 0,06% ke Indonesia” ungkap Umam.
Umam menyatakan bahwa perdagangan Indonesia – Cina didominasi oleh CPO, Batubara, Logam. “Banyak TKA Cina bekerja di Indonesia, di dalam lokasi kerjanya pun dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk rumah sakit, dan perkantoran, baik legal maupun ilegal, pasar dari Nikel, Logam, Batu Bara yang dihasilkan dari Indonesia adalah sama” tambahnya.//
