JAKARTA, Bisnistoday- Inkonsistensi dalam struktur ekonomi menjadi salah satu faktor Indonesia terjebak sebagai negara berpendapatan menengah. Demikian dikatakan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (13/7).
Ia mengatakan, inkonsistensi struktur ekonomi itu termasuk mengenai tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdasarkan data 2020 sektor industri menjadi penopang, meskipun trennya turun di kisaran 19,7 persen terhadap PDB.
Di sisi lain, tenaga kerja yang bekerja di sektor industri jauh lebih rendah 14,09 persen, karena menumpuk di sektor pertanian yakni hampir 30 persen, padahal kontribusi sektor ini hanya 12,7 persen terhadap PDB. “Ini artinya kue ekonomi yang relatif sedikit diperebutkan oleh banyak orang, jadi masing-masing kebagian sedikit-sedikit,” ujarnya.
Baca juga : Revisi Pertumbuhan Ekonomi Direspon Negatif Pelaku Pasar, IHSG Kembali Melemah
Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu faktor Indonesia sulit dalam mendongkrak pendapatan per kapita, mengingat masih banyak tenaga kerja yang tidak terserap di sektor sekunder maupun tersier.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah perlu meningkatkan kesiapan SDM mengingat ada stagnasi dalam skill tenaga kerja Indonesia sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan fenomena transformasi ekonomi saat ini.
“Ini salah satu masalah faktor kunci kenapa kita terkesan cukup lama berada di zona middle income baik itu lower middle misalnya nanti kita sudah beranjak ke upper middle,” katanya.
Baca juga : Kuartal II 2021, Target Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen
Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef, Mirah M Fahmid menambahkan bahkan SDM terdidik juga masih banyak yang menganggur, terutama di daerah industri penunjang ekonomi seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Terlebih lagi, lanjutnya, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang pada dasarnya dipersiapkan untuk langsung siap kerja justru tren penganggurannya terus meningkat sejak 2011.
Hal tersebut, menurut Mirat, menandakan ada kekeliruan baik tidak adanya link and match dari kurikulum pendidikan atau bahkan kurikulumnya tidak siap menghasilkan output yang bisa bersaing di pasar tenaga kerja.
“Hal yang lucu karena SMK dipersiapkan untuk lulusannya langsung kerja, tapi ternyata dari 2011 trennya meningkat sebagai kontributor pengangguran tertinggi di Indonesia,” tandasnya./
