BOGOR, Bisnistoday – Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada Kuartal II menebus 7% dari angka pertumbuhan pada kuartal I tahun 2021 masih minus 0,74 %. Target ini tidak akan mudah dicapai apabila koordinasi antar kementerian dan lembaga tidak sinkron.
“Tahun 2021, adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kuartal I, ekonomi kita tumbuh masih minus 0,74, target kuartal II, melompat 7 persen, bukan gampang,” ungkap Presiden Jokowi saat pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, baru-baru ini.
Jokowi mengatakan, mengikuti prosedur sangat penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang ditetapkan. Sebab, rakyat menunggu hasilnya dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah. “Pengawasan harus menjamin tidak ada satu rupiahpun salah sasaran. Saya tak beri toleransi sedikitpun penyelewengan anggaran, apalagi kondisi sekarang ini dihemat karena pandemic,” tegasnya.
Baca juga : Keputusan BI Merivisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi Sentimen Negatif di Pasar Modal
Kembali Jokowi menegaskan, tahun 2021 sebagai tahun sangat penting karena tahun pertumbuhan ekonomomi. Ia berpesan kepada lembaga pengawas yakni Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) yang pertama adalah percepatan belanja pemerintah harus dikawal dan ditingkatkan.
Menurutnya, realisasi belanja pemerintah baru mencapai 15% sedangkan realisasi belanja daerah baru tercapai sekitar 7%. Termasuk penyerapan dana PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasional) baru 24,6% saja.
Demikian juga, tambah Jokowi, kecepatan pengadaan belanja barang dan jasa Kementerian dan Lembaga perlu ditingkatkan, karena Kuartal I tahun 2021 baru sekitar 10,98%, sedangkan pengadaan barang dan jasa pemda juga masih kurang dari 5%.
“Saya minta BPKP dan pengawas internal pemerintah, harus diketahui, dan dicarikan solusinya, dan tawarkan jalan keluar atasi masalahnya,” cetusnya.
Baca juga : Konsumsi Terbatas, Bank Indonesia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI
Hal kedua, lanjut Presiden Jokowi, kualitas perencanaan perlu ditingkatkan. Menurutnya masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilanya, tidak jelas sasaran, sehingga tidak menudkung tujuan program. Demikian juga ada program yang tidak sikron dengan program lainnya.
“Ada waduk tidak ada irigasinya, primer, tersier. Masih ada pembangunan pelabuhan baru tidak ada akses jalan. Ini menyebabkan tidak optimal, sehingga masyarakat tidak menerima manfaat. BPKP harus mengawal sejak saat perencanaan, tidak mengulang-ulang perencanaan tahun sebelumnya, sehingga tidak adaptif,” terangnya.
Jokowi mengatakan, ketiga adalah persoalan akurasi data yang menjadi persolaan sampai saat ini. Ia mencontohkan, data bansos yang menyebabkan pelaksanaan lambat. Data pemerintah pusat dan daerah sering tidak sikron. “BPKP harus integrase dan sinkronkan,” ucapnya./
