JAKARTA, Bisnistoday- Beredar kabar Basuki Tjahja Purnama alias Ahok telah membentuk Satgas investasi untuk proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebijakan tersebut, dinilai hanya menghambat keberlangsungan proyek.
Padahal sesuai instruksi Presiden Jokowi, Menteri BUMN, Dirut Pertamina dan Komisaris Pertamina untuk segera menyelesaikan proyek ini dalam kurun waktu tiga tahun. “Langkah Ahok ini blunder karena bisa saja menghentikan atau membatalkan proyek yang sudah berjalan tentu ini langgar perintah presiden,” kata Pemerhati Energi Nasional, Agung Wibowo Hadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10).
Alasan Ahok bahwa ini untuk memantapkan strategic partner, kata Agung, sangat riskan karena bisa membuat proyek Olefin Cracker mundur dan bisa menimbulkan kerugian besar. “Proyek ini termasuk dalam PSN dan sudah diintruksikan oleh presiden langsung ke Pertamina untuk segera dilaksankan dan segera onstream dalam waktu 3 tahun,” ujar Agung.
Di tengah isu yang terus melanda Pertamina terkait kinerja, lanjut Agung, seharusnya Ahok bisa melakukan langkah yang positif sesuai arahan presiden bukan kemudian justru membuat langkah menjegal kemauan presiden.
“Kita tahu dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Tuban akhir tahun lalu, beliau meminta agar proyek ini segera berjalan dalam kurun waktu 3 tahun. Lantas apa masalahnya, Ahok membuat agenda untuk membatalkan ini?,” tanya Agung.
Jika TPPI ini sudah beroperasi, Agung menilai dampaknya sangat besar untuk menekan impor migas. Dan ini bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan. “Kata Pak Jokowi apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI berpotensi menghemat devisa hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp56 triliun. Saya kira langkah Ahok ini preseden buruk bagi kemajuan bangsa kita,” tegasnya./
