JAKARTA, Bisnistoday – Upaya pemerintah mengatasi stagnasi ekonomi dengan mengandalkan kebijakan fiskal dinilai belum cukup. Pasalnya, masalah utama tidak terletak pada likuiditas perbankan, melainkan pada lemahnya sektor riil dan turunnya daya beli masyarakat.
Data terbaru menunjukkan pelemahan signifikan di sektor riil. Penjualan kendaraan pada Januari–Juni 2025 tercatat turun tajam, dengan penurunan wholesale sebesar 8,6% dan retail 9,5%. PMI manufaktur juga berada di zona kontraksi sepanjang triwulan II 2025, sementara investasi asing langsung (FDI) turun dari Rp217,3 triliun menjadi Rp202,2 triliun.
“Permasalahan ekonomi kita bukan sekadar fiskal. Injeksi likuiditas tanpa adanya perbaikan di sektor riil justru menimbulkan masalah baru. Likuiditas perbankan tidak bermasalah, yang lemah justru permintaan kredit karena dunia usaha menghadapi ketidakpastian tinggi,” ujar Eisha Maghfiruha Rachbini, PhD, Direktur INDEF, di Jakarta, Minggu (28/9).
Selain itu, konsumsi rumah tangga melambat, inflasi meningkat hingga 2,37% pada Januari–Juli 2025 dibanding 1,07% tahun sebelumnya, dan terjadi kenaikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 32% pada semester I 2025. Hal ini semakin menekan daya beli masyarakat, yang tercermin dari turunnya Indeks Keyakinan Konsumen dari 121,1 (Maret) menjadi 117,8 (Juni 2025).
Menurut Eisha, kebijakan fiskal seharusnya tidak hanya fokus menyalurkan dana ke perbankan, melainkan diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat melalui stimulus yang lebih tepat sasaran. “Stimulus fiskal seperti potongan pajak dan bantuan sifatnya hanya jangka pendek. Tanpa perbaikan distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, dampaknya akan cepat hilang begitu intervensi dihentikan,” tegasnya.
Indef menilai bahwa pemerintah perlu segera melakukan reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan usaha. Dengan kepastian usaha yang lebih baik, pelaku ekonomi akan lebih terdorong melakukan ekspansi, sehingga pertumbuhan sektor riil bisa kembali bergerak.
“Jika kita hanya mengandalkan kebijakan fiskal, risiko terjadinya ketidakseimbangan semakin besar. Diperlukan reformasi yang komprehensif agar sektor riil bisa pulih dan kepercayaan konsumen meningkat,” pungkas Eisha Rachbini.//
