JAKARTA, Bisnistoday – Kasus dugaan suap yang menyeret nama almarhum mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) telah memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan tetap berlanjut meski AGK telah meninggal dunia. Sorotan publik mengarah pada sosok Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), Romo Nitiyudo Wachjo atau yang akrab dikenal sebagai Haji Robert.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya tengah mendalami dugaan aliran dana sebesar Rp5,5 miliar dari Haji Robert kepada AGK. “Setiap informasi yang terungkap di pengadilan akan dipelajari dan dianalisis. Termasuk dugaan pemberian uang Rp5,5 miliar dari Saudara Haji Robert. Itu semua akan kami telusuri lebih lanjut,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, dikutip dari Sindonews, belum lama ini.
Seperti diketahui, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ternate, Haji Robert hadir sebagai saksi. Ia mengakui pernah memberikan Rp2,5 miliar kepada Thoriq Kasuba, putra AGK, untuk membantu usaha kos-kosan di Weda, Halmahera Tengah. Menurutnya, uang itu merupakan pinjaman dengan perjanjian pelunasan dalam lima tahun.
Selain itu, Haji Robert juga mengungkapkan bahwa sebagian pemberian dana dilakukan atas permintaan langsung Abdul Gani Kasuba untuk kebutuhan sosial maupun biaya pengobatan, bahkan melalui seorang perantara bernama Ida.
Sementara, Haji Robert pernah mendatangi Gedung Merah Putih dalam kapasitasnya memberikan keterangan pada awal tahun 2024 lalu. Ia membantah berhubungan khusus mengenai kegiatan dalam kaitannya dengan AGK. “Wah [perusahaan] saya punya enggak ada urusannya [dengan Gubernur]. Kita kan [mendapatkan izin, red] dari pusat,” ujar Haji Robert mengutip sumber media, saat itu.
Jejak Bisnis Haji Robert
Terlepas dari kasus hukum yang kini menyeret namanya, Haji Robert dikenal sebagai pengusaha besar di sektor pertambangan. Ia merupakan pemilik Indotan Group, sebuah korporasi yang bergerak di berbagai lini bisnis. Selama pandemi, Indotan aktif mengakuisisi sejumlah perusahaan tambang besar di Indonesia melalui anak usahanya.
Sosoknya semakin menonjol setelah berhasil menggelontorkan dana fantastis untuk mengakuisisi tiga perusahaan tambang strategis. Langkah ini membuatnya masuk dalam jajaran elit pelaku bisnis tambang nasional yang diperhitungkan.
Kasus ini menimbulkan spekulasi luas di kalangan masyarakat, mengingat aliran dana bernilai miliaran rupiah diduga melibatkan hubungan antara dunia usaha dan pejabat daerah. “Kami akan bekerja secara profesional untuk menuntaskan perkara ini. Semua fakta akan dibuka di persidangan,” tegas Budi Prasetyo.
Kini, publik menunggu tindak lanjut KPK dalam menelusuri aliran dana tersebut. Apakah benar dana miliaran rupiah itu murni pinjaman usaha atau ada kaitan dengan praktik suap? Hanya waktu dan proses hukum yang akan menjawabnya./sindonews/


